Oleh Muslim Arbi Direktur Gerakan Perubahan  (GarpU) pada hari Selasa, 04 Agu 2020 - 17:50:04 WIB
Bagikan Berita ini :

66 Janji Tak Ditepati, Sebaiknya Jokowi Pertimbangkan Mundur  

tscom_news_photo_1596538204.jpg
Muslim Arbi Direktur Gerakan Perubahan  (GarpU) (Sumber foto : ist)

Seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi), segera saja pertimbangkan untuk mundur dari jabatannya sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan. Hal itu didasarkan pada janji-janji politik yang dibuat pada periode pertama kekuasaannya (2014-2019), hampir dapat dipastikan 66 janji politik itu tidak ditepati.

Dahulu, Presiden Jokowi pernah berjanji ekonomi Indonesia akan meroket pada bulan September, dengan isyarat tangan saat ucapkan itu. Tapi sudah beberapa kali bulan September sejak periode pertama, sampai dengan jelang September, 2020 ini. Ekonomi malah terjun bebas, pertumbuhan negatif dan menuju resesi.

Jokowi di berbagai kesempatan mengeluhkan soal ekonomi yang mengkhawatirkan ini. Padahal ancaman krisis di depan mata, dan Jokowi tidak cukup atasi persoalan ekonomi dengan mengeluh.

Dan kondisi ini akan sangat serius memasuki kuartal III ini. Pertumbuhan ekonomi diprediksi minimal 3-4%, bahkan ada seorang ekonom prediksi, minus 17% pertumbuhan.

Nah, ini tentunya sangat berbahaya sekali. Ekonomi nasional akan porak poranda. Meski menunjuk menko perekonomian sebagai ketua tim pemulihan ekonomi, apakah sebagai jaminannya? Padahal selama ini Menko Perekonomian sudah mengkoordinir kementerian di bidang ekonomi; malah kondisi ekonomi semakin terjun bebas, alis menuju pertumbuhan negatif. Ko bisa memilih orang sama di bidang yang sama? Untuk atasi hal yang sama? Padahal track record sebagai menko membuat ekonomi terjun bebas.

Langkah dan tindakan Jokowi, sesungguhnya perlihatkan kegagalan nya pimpin pemerintahan dan pimpin Negara. Negara terancam, bangkrut, gulung tikar dan bubar. Akibat salah tata dan kelola. Pada periode pertama pemerintahan nya sudah perlihatkan situasi itu. Tapi, lagi-lagi timses pilpres nya di back up kekuatan dalam pemerintahan nya dan kpu, bawaslu dan kepolisian dan MK menjadikan diri nya seperti timses, maka terpilih kembali.

Nah, akibat dari itu semua, muara persoalan di periode pertama nya menggumpal dan menggunung di periode kedua, ditambah dengan ancaman virus corona membuat Jokowi dan kabinet nya tidak bisa bertahan lama atas situasi yang tidak mampu diatasi ini.

Maka, langkah solusi nya adalah ketidakmampuan mengelola pemerintahan ini sebaiknya ambil langkah mundur dan membubarkan kabinet nya.

Langkah Jokowi mundur dan bubarkan kabinet nya, adalah langkah terbaik atasi kegagalan nya dan demi keselamatan perjalanan Bangsa dan Negara ini ke depan.

Mundur lebih terhormat, dibanding tekanan dan amukan massa akibat persoalan ekonomi, yang mengakibatkan chaos sistem sosial politik dan pertahanan keamanan. Negeri ini akan menjadi taruhan bagi kepemimpinan yang gagal. Rakyat pasti tidak tinggal diam di tengah situasi ketidakpastian.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Opini

Wawasan Yusril Sempit Untuk Bisa Membedakan Ahli Ekonomi, Ahli Hukum, atau Ahli Nujum

Oleh Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
pada hari Sabtu, 13 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --1 April 2024 (bukan April Mop), saya hadir di Mahkamah Konstitusi dalam kapasitas sebagai Ahli Ekonomi, terkait sengketa Perselihan Hasil Pemilihan Umum 2024. Saya ...
Opini

Wawasan Yusril Sempit Untuk Bisa Membedakan Ahli Ekonomi, Ahli Hukum, atau Ahli Nujum

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --1 April 2024 (bukan April Mop), saya hadir di Mahkamah Konstitusi dalam kapasitas sebagai Ahli Ekonomi, terkait sengketa Perselihan Hasil Pemilihan Umum 2024. Saya ...