Oleh Ariful Hakim pada hari Kamis, 04 Mar 2021 - 17:28:22 WIB
Bagikan Berita ini :

Andi Arief Kembali Tuding  Moeldoko Ingin Kudeta AHY

tscom_news_photo_1614853702.jpg
nama Moeldoko di list hotel (Sumber foto : sosmed Andi Arief)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)—Rencana kudeta kepemimpinan AHY kembali disuarakan Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) Partai DemokratAndi Arief. Ia menegaskan, menemukan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa gerakan kudeta akan dimulai dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara.

Andi mengatakan, menemukan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bersama Jhoni Allen Marbun, Max Sopacua, Darmizal, danMarzuki Aliemerencanakan gerakan tersebut di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Namun, pertemuan tersebut menggunakan nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

"Ini bukan desas-desus, PakMoeldokodan sebagian kader akan melakukan kudeta. Temuan tim kami terjadi di Hotel The Hill di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang," ujar Andi lewat akunTwitteryang sudah dikonfirmasi, Kamis (4/3/21).

Kabarnya, pertemuannya akan digelar selama tiga hari pada Kamis, Jumat, Sabtu. Namun, dalam cicitannya tersebut, Andi tak mengungkap waktu pertemuan mereka yang mengatasnamakan GAMKI.

"Rencana mereka akancheck inhari Jumat,info reception. Pada jam 24.00 WIB ditemukan di lapangan ajudan Jhoni Allen, yaitu Roy Simanjuntak dan Ketua GAMKI Sumut Landen Marbun lagi meninjau hal kegiatan acara," ujar Andi.

Hal tersebut terbukti dari salinan tiket pesawat yang menyebut Moeldoko menuju Bandara Kualanamu. "Mudah-mudahan Pak Jokowi dan Pak Mensesneg tidak tahu soal keberangkatan Pak Moeldoko ke Sumatra Utara dalam rangka mengambil alih kepemimpinanAHYdi Partai Demokrat," ujar Andi.

Pertemuan tersebut akan terjadi pada 4 hingga 6 Maret 2021. Mereka disebut Andi akan melakukancheck inke lokasi pertemuan pada Jumat (5/3/21).

Di lokasi tersebut, pihak Andi tak menemukan atribut Partai Demokrat dan tidak ditemukan pula daftar nama Ketua DPC Partai Demokrat di Sumatra Utara. Ia mengkritik cara-cara yang digunakan oleh Moeldoko untuk mengambil alih kepemimpinan partai berlambang bintang mercy itu.

"Bayangkan untuk mengudeta Demokrat menggunakan dan memanipulasi nama GAMKI pun dilakukan. Seperti diketahui, DPD dan DPC Demokrat resmi semua solid tidak mengikuti KLB nekat ini," ujar Andi.

Ia juga mengatakan, ada pihak yang tengah berburu kekuasaan dengan cara tak lazim, yaitu lewat forum kongres luar biasa (KLB)."Suara 7,8 persen Partai Demokrat yang sedang diburu dan akan dijual agar bisanyapres," ujar Andi.

Klaim mantan-mantan kader Partai Demokrat, seperti Jhoni Allen Marbun yang menyebut KLB dapat digelar, menurutnya, salah. Pasalnya, untuk menggelar forum tersebut, perlu persetujuan Majelis Tinggi Partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Konsep majelis tinggi kunci agar cara brutal pengambilalihan bisa dicegah. Majelis tinggi jadi penjaga ideologi sekaligus kontinuitas partai, niat Jhoni Allen sudah kita antisipasi," ujar Andi.

Jika tak mendapatkan izin dari SBY, ia memastikan bahwa penyelenggaraan KLB ditegaskannya ilegal. "KLB harus dapat izin ketua majelis tinggi partai, dalam hal ini Pak SBY. Kalau tidak ada izin majelis tinggi, KLB adalah kerumunan ilegal," ujar Andi.

tag: #partai-demokrat  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...