JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Busyro Muqoddas, mengatakan sejumlah tokoh-tokoh aktivis masyarakat sipil intensif melakukan pertemuan-pertemuan daring membahas nasib KPK di masa pemerintahan Jokowi.

"Kesimpulan besar saya begini, bahwa penonaktifan 75 pegawai KPK melalui proses tes wawasan kebangsaan itu mempertegas pernyataan saya sebelumnya, yaitu di tangan Presiden Jokowi sistem pemberantasan korupsi itu tumbang," kata Busyro, Rabu (12/5).

Busyro kembali mengingatkan Jokowi soal janji-janji saat kampanye Pilpres dahulu. "Janji-janji itu berujung dengan Surpres Jokowi untuk DPR tentang revisi UU KPK. Kedua, rangkaian langkah-langkah pemilihan pimpinan KPK terpilih ini tidak bisa dilepaskan dari RUU itu," katanya.

Busyro mengaitkan di masa kepemimpinan Komjen Firli Bahuri, KPK kini BNPT dilibatkan dalam proses seleksi pimpinan dan juga pegawai KPK untuk menjadi ASN.

"Itu badan yang menggambarkan isu yang tandus moralitasnya. Yang menyesatkan bahwa KPK itu sarang militan taliban. Sampai ada taliban itu dikaitkan dengan tokoh DI TII Kartosuwiryo, Kahar Muzakkar dan sebagainya. Itu kan kengerian yang dahsyat sekali itu," ujar dia.

Melawannya

Kepala Satuan Tugas Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Harun Al Rasyid mengkritik langkah Ketua Firli Bahuri menonaktifkan 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan. Dia akan membuktikan siapa yang sebenarnya tak punya integritas.

“Kami terus akan melawan dan akan kami buktikan siapa sebenarnya yang tidak berintegritas, yang tidak punya netralitas dan siapa yang radikal,” kata dia lewat pesan teks, Rabu, 12 Mei 2021. “Siapa pula yang sering bermain politik dan siapa yang tidak steril dari pihak-pihak yang berperkara,” kata pegawai senior ini melanjutkan.

Harun menjadi salah satu dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK dan dinonaktifkan Firli Bahuri. Harun menilai penonaktifan itu adalah bentuk arogansi dari Firli personal, bukan kelembagaan.