JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemisahan agama dan Pancasila kerap dilontarkan oleh sebagian pihak untuk mengafirmasi bahwa Pancasila lebih diyakini sebagai pondasi gotong-royong dalam bingkai toleransi. Premis tersebut muncul karena melihat Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dari sisi kebudayaan dan agama.

Keyakinan pemisahan agama dan Pancasila tentu akan terbantah oleh nilai dalam sila Pancasila itu sendiri. Sebagian pihak pun tidak menerima keyakinan seperti itu karena beranggapan bahwa sila pertama berarti penegasan agama sebagai dasar negara. Bahkan sebagian kecil kelompok berupaya menunjuk agama Islam sebagai implementasi tunggal atas Pancasila.

Akibatnya, ketimbang menjustifikasi dominasi agama dalam falsafah universal sekelas Pancasila, wacana pemisahan agama dan Pancasila lebih dipilih untuk mengunggulkan toleransi antar umat beragama. Wacana ini pun demikian mengalir juga ke ranah pendidikan sehingga dikhawatirkan generasi bangsa lebih menganggap Pancasila berpijak dari toleransi tanpa mengindahkan esensi lain, yakni keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam bingkai agama.

Menanggapi fenomena itu, Wakil Ketua Komisi Pendidikan (Komisi X) DPR, Abdul Fikri Faqih, tak sepakat dengan wacana yang terkesan membenturkan agama dengan Pancasila. Meski pandangan terhadap Pancasila begitu dinamis, namun satu hal yang menurut Fikri perlu ditekankan adalah bahwa nilai ketuhanan dalam Pancasila bermakna universal.

“Terakhir ini menyentuh Pendidikan soal peta jalan dan penyederhanaan kurikulum, kita harus lebih produktif, jangan mengusik yang sudah final soal Pancasila,” kata Fikri di Semarang, disampaikan dalam keterangan tertulis, Senin, 22 Juni 2020.

TEROPONG JUGA:

> Nasib Pendidikan Swasta di Ujung Tanduk, DPR Desak Bantuan Pemerintah

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menjelaskan, secara normatif dan historis, perbincangan mengenai relasi agama dan Pancasila sudah usai dengan kesepakatan para pendiri bangsa yang bijak meletakkan nilai-nilai agama dalam Pancasila. Perdebatan antara agama dan Pancasila sirna saat bangsa Indonesia dahulu tegas menyatakan "negara berketuhanan Yang Maha Esa".

Namun, benih-benih pemisahan agama dan Pancasila tercium kembali saat pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim mengeliminasi nilai ketuhanan dalam profil pendidikan Pancasila.

Dalam sebuah webinar di Jakarta pada Selasa, 5 Mei 2020 lalu, Nadiem mengungkapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menetapkan enam indikator sebagai profil pelajar Pancasila. Penetapan itu menurut Nadiem merupakan salah satu mandat yang diberikan Presiden Joko Widodo untuk menciptakan kurikulum yang bertujuan mewujudkan profil para pelajar di Indonesia.

Keenam profil tersebut adalah, bernalar kritis, kemandirian, kreativitas, gotong royong, kebhinekaan, dan berakhlak mulia. Menurutnya, keenam profil itu sudah cukup melambangkan generasi Indonesia sebagai generasi yang memiliki moralitas, spiritualitas, dan etika. "Sudah pasti pendidikan karakter akan menjadi salah satu pilar inti," katanya.

Gagasan Nadiem tersebut menurut Fikri menimbulkan pertanyaan, sebab, mengapa bisa disebut keenam profil itu menandakan adanya sisi spiritualitas sementara tak satu pun nilai transenden ada di dalamnya.

Untuk hal ini, Fikri sudah menyampaikan kritikannya kepada pemerintah karena gagasan profil pendidikan Pancasila tersebut tak menegaskan nilai agama, yakni asas beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang biasanya bersanding dengan asas "berakhlak mulia".

“Ini mengeliminasi esensi pasal 31 ayat 3 UUD 1945 dan tujuan pendidikan yang tertuang dalam UU 20/2003 tentang Sisdiknas, maka kemudian sekarang sudah diubah menjadi Beriman, Bertaqwa kepada Tuhan YME dan Berakhlak Mulia,” jelas legislator yang juga mantan guru ini. Fikri juga mengatakan asas tersebut sudah muncul dalam dokumen paparan Kemendikbud dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Senin, 22 Juni 2020.

Agar tidak menimbulkan kontroversi susulan, Fikri meminta Kemendikbud agar mengomunikasikan setiap isu krusial dan kebijakannya kepada Komisi X sebelum hal tersebut diimplementasika di masyarakat.

“Saya sudah tanya kepada Dirjen PAUD Dikdasmen Hamid Muhammad dan dijawab: selama ini kalau isu krusial pendidikan akan didialogkan dengan Komisi X, dan saya minta komitmen ini dipegang oleh Kemendikbud,” tegasnya.

Penegasan itu tidak berangkat dari ruang hampa. Ia menuturkan pengalaman di masa-masa sebelumnya komisi X selalu dikagetkan dengan kebijakan pendidikan yang terkesan mendadak dan tiba-tiba tanpa ada sesi sosialisasi terlebih dahulu. “Seperti sistem zonasi yang berubah-ubah, full Day school, dan lain-lain. Kami hanya menerima imbasnya, tidak diajak berembug," kata Fikri.

Di samping hal-hal yang menyangkut kurikulum pendidikan, Fikri meminta pemerintah menghindari isu-isu yang berpotensi membuat gaduh di masyarakat. Seperti isu agama dan Pancasila yang menurutnya sensitif di masyarakat. Apalagi isi itu dilontarkan di tengah pandemi korona yang jelas akan menambah keruh suasana.

Sebab itu, ia mengingatkan semua pihak agar tidak menguras energi untuk hal-hal yang sudah final bagi bangsa ini. Lebih baik, ujar Fikri, semua pihak konsentrasi mengatasi Covid-19 dan bagaimana pendidikan tetap berjalan selama pandemi ketimbang membahas Pancasila dan agama namun malah berpotensi memecah-belah. “Kesannya dibenturkan kedua hal itu,” pungkasnya.