Sejak runtuhnya Uni Sovyet, teater Perang Dingin memunculkan penangtang baru bagi Uni Sovyet. China saat ini menjadi penantang kuat hegemoni Amerika Serikat (AS).

Bila Perang Dinggin pada abad 20 bertumpu pada kampanye ideologi, yang membuat AS dan Uni Sovyet mengalirkan bantuan ekonomi untuk menanamkan ideologi. Kini, pada abad 21, adu hegemoni tersebut ditujukan untuk menguasai sumber daya alam dan ekonomi.

AS dulu berkarib dengan China, yang persahabatan keduanya dirintis oleh Presiden Nixon yang melawat ke negeri itu pada 1971. AS ingin menjadi China sebagai penyeimbang dalam Perang Dingin.

Kedekatan China dengan AS, diikuti ketegangan antara China dan Uni Sovyet. Pada 1980-an ekonomi China mulai bangkit, dan hal itu disadari oleh Presiden Barack Obama. China memang memanfaatkan keterbukaan pasar AS, untuk membuat neraca perdagangannya surplus.

Namun, kedekatan China dan Amerika Serikat mulai merenggang saat Donald Trump menjabat Presiden AS pada 2017. Trump memaksa China lebih banyak membeli produk AS dan membuka pasarnya bagi perusahaan-perusahaan AS.

Perang dagang pun juga terjadi dengan saling balas menetapkan besa masuk yang tinggi. Dan ujungnya, AS menekan China dengan isu lainnya, yakni persoalan klaim China terkait Laut China Selatan.

Lantas bagaimana bila Joe Biden memegang tampuk kepemimpinan tertinggi di AS? Akankah ketegangan terus berlanjut ataukah terjadi kompromi besar antara AS dan China? Memang politik AS bakal tak seriuh saat Trump berkuasa. Namun bagaimana imbasnya dengan iklim investasi dan ekonomi Indonesia.

Perlu dicatat Trans-Pacific Partnership (TPP) adalah perjanjian dagang antara 12 (dua belas) negara yang terdiri dari Amerika Serikat (AS), Jepang, Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Singapura, Peru dan Vietnam. Secara total, perjanjian itu mencakup $30 triliun Produk Domestik Bruto (PDB) atau 40 persen dari total PDB dunia.

Namun AS pada 2017 menarik diri dari TPP. Biden kemungkinan akan membawa AS bergabung kembali dalam PTT. Selain itu, Biden juga kemungkinan membawa kembali ke AS dalam Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Paris Climate Accord.

Pada era Biden, kemungkinan AS juga tidak royal membantu negara-negara mitra strategis di Asia Tenggara. Namun, akan mendorong perusahaan-perusahaan AS berinvestasi, yang saat ini Vietnam menerima berkah besar. Indonesia, kemungkinan juga akan memperoleh keuntungan dengan masuknya investasi dari AS tersebut.

Hanya saja, AS di bawah Biden diperkirakan juga tetap mendorong negara-negara mitra untuk membeli produk AS, untuk menyeimbangkan neraca perdagangan. Sementara itu, Biden sebagaimana kebijakan Partai Demokrat akan mengutamakan lingkungan, yang bisa saja membuat ekspor minyak sawit Indonesia terhambat.

AS pada era Trump menempatkan Indonesia ke dalam 16 negara yang diawasi untuk memenangkan perang dagang. Indonesia bahkan merasakan dicabutnya fasilitas Generalized System of Prefrences (GSP).

Kebijakan tersebut memberi Indonesia potongan bea masuk impor, agar Indonesia bersama negara-negara lain dapat mengembang perekonomiannya. Status GSP yang dicabut tersebut telah dikembalikan lagi, yang digunakan AS untuk menguatkan pengaruhnya di Indonesia.

Joe Biden yang bakal banyak mengubah kebijakan luar negerinya, untuk memperkuat ekonomi negara-negara yang dianggap mitra bakal menguntungkan Indonesia. Peluang ini harus dimanfaatkan untuk merevitalisasi industri dan manufaktur untuk pasar ekspor.

Terutama industri yang padat karya. Namun yang menjadi catatan penting, klaim Indonesia sebagai negara netral harus dipertahankan, dengan tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, termasuk China salah satu mitra dagang terpenting Indonesia.

Sejatinya, Indonesia memiliki daya tawar besar di tengah perang dagang antara AS dan China. Dengan penduduk berjumlah 267 juta lebih, Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan. Bahkan, bila ekspor mengalami kebuntuan, komoditas tersebut bisa diserap di dalam negeri.

Selain itu, Indonesia bukan hanya sebagai pasar, namun sekaligus pusat produksi untuk ekspor bagi negara lain. Mengingat SDM Indonesia memiliki kualitas yang dapat diandalkan dan ketersediaan bahan baku yang melimpah.