JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI, Ir. Ali Wongso mengapresiasi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tentang kritik terhadap OTT (Operasi Tangkap Tangan) dalam rangka pemberantasan korupsi oleh KPK yang berdampak membuat citra Indonesia menjadi jelek, khususnya dalam konteks sasaran investasi yang kita perlukan sehingga merugikan pembangunan nasional.

Menurutnya, pernyataan itu perlu dipahami secara rasional kritis dan komprehensif dengan positive thinking, dan SOKSI percaya pernyataan Menko Marves itu bukan berarti kontra terhadap OTT untuk pemberantasan korupsi, tetapi justru pernyataan kritis itu mengandung hikmah besar yang baik tentunya, yaitu berupa tantangan bagi bangsa ini termasuk bagi KPK sendiri, agar supaya pemberantasan korupsi yang sangat diperlukan bangsa ini.

Seharusnyalah dapat lebih efektif kedepan dengan mengoptimalkan penguatan pencegahan korupsi sehingga pada waktunya mensubstitusi OTT yang berpotensi dampak negatif terhadap citra Indonesia, secara gradual dan optimal hingga bisa mendekati zero OTT.

SOKSI meyakini dan mendukung pemberantasan korupsi yang mengutamakan pencegahan korupsi, niscaya dapat mensubstitusi OTT pada waktunya secara optimal, seperti dengan mendorong akselerasi optimasi digitalisasi secara konsisten dan massif seiring transparansi penyelenggaraan kekuasaan serta berbagai gagasan solutif lainnya yang dapat berkembang.

"Dukungan SOKSI dalam rangka merespons tantangan penguatan pencegahan korupsi itu, telah dirumuskan dalam Munas XI SOKSI pada bulan desember tahun lalu di Riau dengan berbagai gagasan solutif yaitu akselerasi transformasi budaya dan ekonomi yang simultan dengan akselerasi system building atau reformasi sistem termasuk mengkaji ulang UUD 1945 pasca 4 kali amandemen dan penguatan RPJPN 2025-2045 kelak, guna konsolidasi landasan yang diperlukan bangsa ini dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 atau satu abad Indonesia Merdeka," demikian papar Ketua Umum SOKSI itu dalam "Diskusi Sambil Ngopi Bareng” Awal Tahun 2023 bersama LKBH SOKSI di The Iliyas Koneksi Café, Jalan Bambu Apus Raya Jakarta, Senin (2/1/2023).

Lebih lanjut Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar itu menambahkan bahwa agenda reformasi menghapus KKN yang sudah berjalan 20 tahun lebih hingga sekarang ini, menurut banyak pengamat bahwa korupsi sementara ini tidak lebih rendah dari masa sebelum reformasi bahkan tidak sedikit yang menilai justru lebih tinggi.

Karena itu, kritik membangun oleh Menko Marves dapat mendorong bertumbuhnya kesadaran baru generasi bangsa ini bahwa sangat memerlukan pelurusan arah reformasi kedepan terutama dalam rangka penghapusan KKN dan penegakan supremasi hukum guna membangun kepastian masa depan generasi bangsa kelak akan lebih baik dari sekarang.

Bahkan kritik membangun Menko Marves itu sangat relevan mendorong terciptanya suatu “momentum koreksi total” sekaligus perbaikan terhadap sistem pemberantasan korupsi selama ini, agar supaya lebih efektif kedepan sekaligus merupakan momentum pelurusan arah reformasi kedepan menuju Indonesia Emas 2045.

Menindak lanjuti momentum pelurusan arah reformasi itu, SOKSI menaruh kepercayaan dan dukungan serta harapan pada kepemimpinan nasional Presiden Jokowi untuk meletakkan “Pelurusan Arah Reformasi” dalam masa kepemimpinan beliau sekarang.

"Secara konstitusional, Presiden memiliki wewenang besar dan SOKSI mendukung penuh Presiden membuat Perpu (Peraturan Pengganti Undang-Undang) terhadap apapun jika diperlukan untuk menyelamatkan perjalanan bangsa," tegas politisi senior Partai Golkar itu.

SOKSI sendiri, kata Ali Wongso, melalui Munas XI sudah mempersiapkan gagasan solutif tentang transformasi budaya berbasis "revolusi mental" sebagaimana sudah dicanangkan Bapak Jokowi pada Pilpres 2014 dan transformasi ekonomi berbasis pertumbuhan dan pemerataan ekonomi bagai mata uang dua sisi.

Munas XI SOKSI juga telah merumuskan berbagai gagasan dalam kaitan system building atau reformasi sistem antara lain tentang tumpuan trilogi pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2045, UU Pendidikan Kebangsaan, UU Keamanan Nasional (Security Act), Transparansi Publik termasuk Digitalisasi Penyelenggaraan Kekuasaan, UU Pelaporan Asset Penyelenggara Kekuasaan, UU Perampasan Aset Koruptor, hingga Amandemen UU Tipikor terhadap berbagai subtansi guna penguatan pencegahan korupsi, kata politisi senior mantan anggota DPR RI itu, didampingi Sekjen SOKSI, Dr.Iliyas Indra, Direktur Eksekutif LKBH SOKSI, Neil Sadek, SH dan puluhan tokoh SOKSI yang hadir dalam diskusi awal tahun 2023 LKBH SOKSI itu.

Sementara, Sekretaris Jenderal SOKSI Dr.Iliyas Indra menyampaikan rencana tindak lanjut bebagai gagasan solutif permasalahan bangsa dari hasil-hasil Munas XI SOKSI tahun 2022 itu sedang dimatangkan pola implementasinya sambil menunggu Tim Formatur Munas XI SOKSI menyelesaikan tugasnya dan setelah pengukuhan Depinas SOKSI Periode 2022 -2027 dalam waktu dekat ini.

"Sesuai arahan Ketua Umum pada waktunya akan kami kirimkan kepada Bapak Presiden RI dan Ketua Umum Partai Golkar sebelum kami melangkah lebih jauh dengan mengajak berbagai elemen bangsa untuk berjuang bersama membangun kemajuan bangsa menyongsong Indonesia Emas 2045," papar tokoh muda Partai Golkar itu.