Opini
Oleh Aleg FPG 1997 - 2004 pada hari Kamis, 27 Feb 2025 - 12:34:45 WIB
Bagikan Berita ini :

Perebutan Kekuasaan dan Harapan Reformasi Melawan KKN

tscom_news_photo_1740634485.jpg
Prabowo, Jokowi, dan Megawati (Sumber foto : Istimewa)

TEROPONGSENAYAN.COM - Dalam analisis politik Indonesia terkini, kita menyaksikan pergulatan kekuatan yang semakin tajam, di mana aktor-aktor politik, masyarakat sipil, dan mahasiswa memainkan peran penting dalam menghadapi ketimpangan yang dihasilkan oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sudah lama mengakar dalam sistem. Salah satu tokoh yang kini mendapatkan dorongan besar untuk melawan praktik-praktik tersebut adalah Prabowo Subianto. Dorongan ini bukan sekadar hasil dari ambisi pribadi, tetapi juga merupakan respons terhadap ketidakpuasan publik yang kian meluas terhadap kekuasaan yang ada saat ini. Dalam konteks ini, kita melihat tiga kemungkinan skenario yang mencerminkan dinamika politik Indonesia yang sangat kompleks dan penuh pertarungan kepentingan.

Pertama, terdapat potensi terbentuknya aliansi antara Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, mahasiswa, dan masyarakat sipil dalam menghadapi kekuasaan Jokowi yang dinilai sudah terjebak dalam lingkaran oligarki. Aliansi ini mencerminkan adanya ketegangan di dalam internal politik Indonesia, di mana pihak-pihak yang ingin perubahan berusaha mengkonsolidasikan kekuatan untuk melawan dominasi kelompok-kelompok yang dianggap sebagai representasi kepentingan oligarki. Oligarki yang selama ini dianggap sebagai kekuatan yang mengendalikan banyak keputusan strategis di Indonesia, termasuk dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial, semakin mendapat sorotan tajam dari berbagai lapisan masyarakat.

Kedua, skenario yang lebih berpotensi menarik adalah perseteruan antara Megawati, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang berhadapan dengan Prabowo dan oligarki. Dalam skenario ini, Prabowo yang pernah berada di luar pemerintahan kini mungkin dipandang sebagai bagian dari sistem yang ingin dilawan. Hal ini juga menunjukkan adanya kemungkinan perubahan sikap dari tokoh-tokoh yang sebelumnya dianggap berseberangan, namun kini dapat bersatu dalam satu front yang sama untuk menggulingkan kekuasaan yang dianggap sudah terlalu terpusat pada kekuatan oligarki. Skenario ini mencerminkan bahwa dalam politik Indonesia, aliansi dan konfrontasi bisa berubah dengan cepat, bergantung pada dinamika kepentingan yang berkembang.

Ketiga, adalah kemungkinan ketegangan yang melibatkan Megawati, Prabowo, masyarakat sipil, mahasiswa, dan oligarki yang berpadu melawan kekuasaan Jokowi. Jika ini terjadi, maka Indonesia akan berada dalam situasi yang sangat rumit, di mana kekuatan besar dari berbagai sisi saling bersaing untuk mempengaruhi arah politik negara. Dalam hal ini, persatuan atau perpecahan antara kekuatan-kekuatan politik ini akan sangat menentukan masa depan politik Indonesia. Di satu sisi, ini dapat memunculkan harapan baru untuk reformasi yang lebih besar, tetapi di sisi lain, dapat berisiko menambah ketidakstabilan politik jika tidak ada kesadaran kolektif yang cukup untuk mencapainya.

Di luar konteks politik partai, peran pendidikan menjadi sangat vital dalam mendorong perubahan sosial yang lebih besar. Pendidikan di Indonesia harus mampu melahirkan generasi yang lebih kritis, lebih sadar akan pentingnya peran mereka dalam mengubah keadaan, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada. Keterlibatan mahasiswa dan masyarakat sipil bukan hanya tentang keinginan untuk menggulingkan kekuasaan yang ada, tetapi juga tentang menciptakan kesadaran bersama akan pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Perubahan besar tidak dapat terjadi hanya dalam ruang-ruang elit politik. Untuk itu, peran masyarakat sipil dan mahasiswa yang semakin aktif dan terorganisir sangat penting. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai kekuatan yang dapat mendorong terjadinya transformasi sosial. Namun, perubahan ini memerlukan waktu, proses, dan kerja sama yang intensif dari berbagai elemen dalam masyarakat, termasuk kalangan intelektual dan akademisi yang memiliki kapasitas untuk mengedukasi masyarakat luas tentang pentingnya reformasi.

Akhirnya, perubahan yang sejati harus datang dari kesadaran kolektif untuk memperbaiki sistem yang sudah terperangkap dalam lingkaran kekuasaan yang penuh dengan KKN. Apakah Prabowo, Megawati, mahasiswa, masyarakat sipil, dan kekuatan politik lainnya bisa membentuk satu aliansi yang solid? Ataukah kekuatan oligarki akan terus mempertahankan kendali mereka terhadap kekuasaan? Semua itu sangat tergantung pada kemampuan mereka untuk bersatu dalam visi perubahan yang lebih baik, serta kesadaran akan pentingnya masa depan yang bebas dari ketidakadilan. Pemerintah, dalam hal ini, harus mampu membuka ruang untuk perbaikan dan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam mendorong reformasi yang lebih mendalam.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Kontroversi Lagu "Bayar, Bayar, Bayar" oleh Band Sukatani: Antara Kebebasan Berekspresi dan Respons Institusi

Oleh Goldy Arsyi | Anggota SKUAD InDemo
pada hari Kamis, 27 Feb 2025
Jakarta, 27 Februari 2025-Band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, Sukatani, baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah merilis lagu berjudul "Bayar, Bayar, Bayar". Lagu ini mengkritik ...
Opini

Dilema Konstitusi dan Akuntabilitas BPI Danantara: Sebuah Anomali dalam Tata Kelola Keuangan Negara,sebuah analisis.

27 Februari 2025- Dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pembentukan BPI Danantara melalui Keputusan Presiden (Keppres) seharusnya menjadi sorotan ...