Untuk PT Freeport Indonesia, pemerintah merasa tidak salah menabrak UU Minerba. Bahkan perusahaan asal Amerika ini paling tidak sudah tika kali diberi ijin mengekspor konsentrat meski pemerintah mengetahui dan mengakui bertentangan dengan UU Minerba.

Mari kita tengok pemandangan di depan Istana Negara, dua hari lalu. Ribuan guru honorer dari pelosok negeri teriak sampai serak menagih janji minta diangkat menjadi Pegawai Negeri (PNS). Meski sudah ada seorang yang meninggal dunia, pemerintah tak menggubris.

Juru Bicara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tegas menyatakan tak ada celah dalam UU untuk memenuhi tuntutan para guru honorer. Artinya, menurut dia, pemerintah takut menabrak UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk guru honorer.

Ini berarti, meski berjuang hingga meninggal dunia, para guru honorer itu tak ditolong pemerintah. Sia-sialah pengorbanan ibu guru honorer asal Magelang yang dalam keadaan sedang mengandung, dia rela membantu pemberangkatan rekan-rekannya menuju Jakarta untuk memperjuangkan nasibnya.

Betapa diskriminasinya pemerintahan yang dipilih oleh rakyat ini. Untuk perusahaan asing yang mengeruk bahan tambang emas, tembaga dan bijih meneral lainnya dibela-belain berani menabrak UU. Namun untuk para guru honorer yang ingin mendidik anak bangsa, pemerintah memilih tutup mata.

Jika ini yang terjadi maka patut mempertanyakan sebenarnya pemerintahan siapakah yang sedang berkuasa ini? Mengapa untuk perusahaan asing seperti Freeport, pemerintah dengan gagah berani menabrak UU. Namun untuk guru honorer memilih tutup mata dan tak mempedulikan nasibnya? (*)