JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Ketegasan dan keberanian Gubernur Jakarta Anies Baswedan dalam menutup Hotel Alexis patut diacungi jempol. Namun demikian, langkahnya itu disatu sisi menjadi ancaman bagi pendapatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari pajak tempat hiburan di Jakarta.

Apalagi pajak tempat hiburan sangat besar. Jika Anies juga menutup tempat lainnya maka bisa dipastikan pendapatan pajak hiburan bakal melorot drastis. Saat ini, jumlah diskotik yang ada di Jakarta bisa mencapai ratusan dari berbagai tipe, sehingga tentu akan mengurangi pemasukan dari sektor pajak hiburan dan pajak hotel.

Belum lagi, ternyata ada pula pajak yang dikenakan pada fasilitas perempuan pemandu lagu (LC) di tempat karaoke. "Harus berhitung dulu dari sektor pajak dan Sumber Daya Manusia (SDM). Berapa puluh ribu orang yang bekerja di industri wisata malam itu,” kata Penulis Buku Jakarta Undercover Moammar Emka Senin (30/10).

Jika dihubungkan pada industri wisata terkait norma kesusilaan, lanjutnya, berapa banyak pajak hiburan yang hilang. Satu LC disebut-sebut dikenakan pajak hingga 35 persen, sehingga pihak pengelola karaoke harus membayar pajak LC kepada pemerintah daerah.

"Katakanlah satu LC untuk satu kali menemani tamu dibanderol Rp 800 ribu, maka pihak pengelola bayar 35 persen dari biaya LC. Berarti sekitar Rp 280 ribu. Nah, itu harus dibayar ke pemerintah," ujar Emka yang sangat fasih dengan dunia malam ibu kota itu.

Emka menambahkan ada pula pajak minuman beralkohol, makan dan minuman, dan pajak lainnya. Oleh karena itu menurut Emka, menutup Alexis bukan persoalan mudah karena menyebabkan dampak yang luas. Terutama di sektor ekonomi.

"Belum soal pengangguran atau yang kehilangan pekerjaan. Jika memang ditutup, maka pemerintah harus memberikan solusi kepada para pekerjanya akan ditempatkan di mana. Ini bukan persoalan mudah," tuturnya. (aim)