Berita
Oleh M Anwar pada hari Senin, 06 Nov 2017 - 16:48:53 WIB
Bagikan Berita ini :

Heboh Paradise Papers, Apa Kata Menkeu Sri Mulyani? 

77sri-mulyani.jpg
Sri Mulyani (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi beredarnya ‘Paradise Papers’

Paradise Papers merupakan yang mengungkap banyak nama tokoh dunia soal aktivitas offshore perusahaan. Dokumen ini dirilis ICIJ serentak bersama 95 media partnernya di berbagai negara, Senin (6/11/2017) waktu Indonesia.

Dalam situs ICIJ, sebanyak 120 nama politikus dan pemimpin dunia di antaranya Ratu Elizabeth II hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Ada pula nama tokoh dari Indonesia, yakni Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek Soeharto), hingga Prabowo Subianto.

Namun ICIJ menjelaskan ada legitimasi penggunaan perusahaan offshore. Mereka menegaskan nama-nama yang disebut belum tentu melanggar hukum. Mereka menyarankan agar nama-nama yang disebut dimintai konfirmasi kembali.lg.php.gif

Sri mengaku akan menyoroti temuan lebih dalam. Pihaknya pun bisa saja bekerja sama dengan negara lain untuk menindaklanjuti kemungkinan tersebut.

"Kalau kita melihat dari semua data seperti yang sudah disampaikan untuk kerja sama internasional dan dalam rangka untuk memerangi apa yang disebut flow of fund yang sifatnya ilusif atau tidak sesuai aturan hukum itu akan jadi suatu perhatian," tutur Sri di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017).

Dalam hal ini, Indonesia juga tergabung dalam Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force/FATF). FATF merupakan badan anti pencucian uang internasional yang merumuskan standar-standar tindak pencucian uang.

"Jangan lupa bahwa Indonesia akan di dalam proses untuk jadi anggota FATF di mana itu adalah memerangi berbagai macam ilusi financing. Tapi itu jika sikapnya formal, namun nanti ada hubungannya dengan perpajakan ya kami gunakan kerja sama internasional," ungkapnya.

Sri menambahkan, pemerintah terus memperkuat basis pajak Indonesia. Sehingga upaya penghindaran pajak bisa diatasi.

"Kami sudah dari awal mengatakan bahwa salah satu hal yang jadi perhatian adalah memperkuat tax based indonesia. Tax based Indonesia terutama yang berasal dari highwealth individual itu adalah salah stau yang terus diperbaiki," pungkasnya.(yn)

tag: #paradise-papers  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement