Opini
Oleh M Rizal Fadillah (Pengamat Politik) pada hari Kamis, 01 Agu 2019 - 22:59:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Kuburan Bus

tscom_news_photo_1564674473.jpg
Bus Transjakarta (Sumber foto : Ist)

Ditemukan "kuburan" bus di Dramaga Bogor cukup mengejutkan. Jumlahnya 300 an berlogo Trans Jakarta. Rupanya bus-bus yang telah rusak ini adalah peninggalan program Pemprop DKI masa Jokowi-Ahok. Hilang uang DP APBD 106 Milyar. Perusahaan penyedia bus Cina itu bangkrut dan dinyatakan pailit. Menyisakan kasus hukum. Pidananya Kepala Dishub Pemprop DKI Udar Pristono divonis hakim 13 Tahun penjara. Perdatanya adalah persiapan gugatan oleh Gunernur baru Anies terhadap perusahaan yang wanprestasi atau pihak ketiga.

Bukan sekedar heboh tetapi cukup serius karena bus ini memberi kesaksian adanya kolusi dan korupsi pada tahun 2012 dan 2013. Pemerintah Provinsi DKI dipimpin Jokowi Ahok yang awal bersemangat bersih bersih diduga terlibat. Penghukuman Kepala Dinas Perhubungan membuka celah. Apakah ia sendiri atau beradasarkan perintah atau keterlibatan lain. KPK yang menyidik kasus mesti "menjelaskan" kepenasaran publik sesuai kompetensinya. Temuan BPK tak bisa diabaikan. Negara jelas-jelas dirugikan.

Dalam agama kuburan bukanlah akhir kehidupan, bahkan menjadi awal bagi pertanggungjawaban. Bahagia atau siksa sebagai akibat dari perbuatannya selama hidup. Bangkai bus bukan makhluk hidup tetapi "kuburan" ini akan mampu berceritra banyak tentang kehidupan para pejabat yang telah "membunuhnya". Aset negara yang dibuang percuma akibat persekongkolan. Bus rusak ini adalah barang bukti yang berharga.

Gugatan Anies soal Bus Trans Jakarta memperpanjang usia pertanggungjawaban. Kasus yang berjalan hingga putusan "in kracht" bisa memakan waktu panjang. Di sisi lain para "pembunuh" yang mungkin kemarin tenang-tenang, bersembunyi atau mampu menutupi, akan merasa khawatir kasus ini akan sampai juga pada dirinya. Lazim suatu tindak pidana korupsi yang diawali oleh kolusi maka pejabat satu dengan lain selalu terkait. Sejajar atau bawahan atasan.

Ceritra kuburan dalam novel sering berbau horor. Yang mati hidup bergentayangan mendatangi orang orang yang terlibat kejahatan atas dirinya. Menjadi "mimpi buruk" sepanjang waktu.
Bangkai bus bus yang "hidup kembali" bergentayangan menabrak orang yang bersalah atau mencari orang orang itu untuk dipaksa ikut menjadi penumpang bus dan membawanya ke alam yang membatasi kebebasan. Penjara.

Banyak Kepala Daerah yang mendekam di penjara karena perbuatan masa jabatan sebelumnya. Jejak penyimpangan atau kejahatan sulit untuk dikubur. Kini kembali KPK mesti "menjelaskan" apakah Presiden saat menjadi Gubernur ikut bertanggungjawab atau tidak dalam kasus bus Trans Jakarta. Atau memang kuburan bus itu gambaran dari kasus yang juga ikut terkubur "case closed" ?

1 Agustus 2019 (*)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #transjakarta  #pemprov-dki  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Putusan MK dan Kejatuhan Joko Widodo

Oleh Muslim Arbi Direktur Gerakan Perubahan
pada hari Minggu, 21 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Putusan MK dan Kejatuhan Joko Widodo adalah dua hal yang dapat di sebut sebagai sebab dan akibat. Putusan MK dalam gugatan Pilpres, akan menjadi sebab dan penyebab ...
Opini

Hakim Konstitusi dan Neraka Jahannam

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dari semua tokoh-tokoh yang berpidato di aksi ribuan massa kemarin di depan MK (Mahkamah Konstitusi), menarik untuk mengamati pidato Professor Rochmat Wahab (lihat: Edy ...