JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan, mengatakan ada dua aspek yang mendorong pemerintah mau tidak mau harus memulangkan WNI yang bergabung dalam ISIS.

Yang pertama mereka merupakan warga negara Indonesia. Yang dimana menurut undang-undang pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara.

“Mereka adalah warga negara Indonesia. Iya kan? Jadi, menurut UU, kewajiban pemerintah untuk melindungi setiap warga negara. Masa mau ditelantarkan,” kata Syarief, di kompleks Parlemen, Senin, (10/2/2020).

Yang kedua, jika pemerintah memulangkan mereka maka harus melewati program deradikalisasi yang merupakan bagian dari Undang-Undang.

“Jadi proses tentunya adalah mereka harus melewati program deradikalisasi. Karena deradikalisasi itu kan juga, bagian dari dari UU, di dalam UU ju sempat menjadi salah satu program pemerintah untuk melakukan itu, jadi itu yang harus dilakukan,” ujarnya.

Menyangkut masalah terorisme, Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, jika mereka itu adalah teroris atau mantan teroris, pemerintah harus melakukan cuci otak untuk mengembalikan mereka ke nilai-nilai dasar Pancasila.

“Harus didoktrinir dulu, di dalam satu program deradikalisasi,” ucapnya.

Menurutnya, itu merupakan kewajiban pemerintah untuk membuat program bagaimana mereka bisa kembali ke Indoensia sebagai warga negara yang betul-betul loyal kepada NKRI. (Bng)