JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Wabah Corona merusak roda perekonomian. Banyak industri yang langsung ambruk seperti sektor pariwisata. Buntutnya jenis transportasi juga tersendat, selanjutnya mengular hingga ke pengusaha souvenir, restoran, hotel dan seterusnya. Sektor lain juga merasakan hal yang sama. Dalam kondisi kekurangan order, pemasukan tidak memadai dibandingkan pengeluaran. Perusahaan biasanya akan mengurangi beban biaya tenaga kerja.Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak terhindarkan.
Salah satu wilayah yang menjadi pusat industri, Jakarta, merasakan dampak besar KibT kemunduran ekonomi. Hingga Sabtu (4/4), pukul 12.20 WIB, Disnakertrans DKI mengungkap, total 88.835 pekerja di-PHK dan dirumahkan berdasar laporan yang masuk. Mereka berasal dari 11.104 perusahaan. Jumlah tersebut kemungkinan masih bisa bertambah karena pelaporan dibuka hingga Sabtu (4/4) pukul 00.00 WIB.
Kepala Disnaker DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan akan ada bantuan kepada para korban PHK ini melalui pemberian kartu pra kerja dan pemberian subsidi kepada mereka yang sudah mendaftar. Tapi teknis bantuan masih digodok agar efektif.
PHK juga terjadi di Jawa Barat. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Jabar Mochamad Ade Afriandi menjelaskan, pada 27 Maret 2020, pihaknya memantau 502 perusahaan yang ada di Jabar. Dari hasil pemantauan tersebut, diketahui 86 persen atau lebih dari 400 perusahaan mengaku terdampak corona. Tapi jumlah PHK masih dicatat.
Jawa Timur menjadi daerah yang merasakan pahitnya PHK. Banyak pekerja terkena PHK di tengah virus corona. Ketua Gugus Sosial Ekonomi Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur Emil Dardak menyebut, PHK terjadi di sejumlah pekerja sektor formal.
Emil menjelaskan, data itu diperoleh setelah mendapatkan hasil kuesioner yang disebarkan pada 100 pabrik dengan jumlah pekerja mencapai 55 ribu orang. "Dari kuisioner itu, tercatat hanya 1,48 persen karyawan atau sebanyak 814 karyawan yang terkena PHK akibat pandemi virus corona," kata Wagub Jatim tersebut di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (3/4).
Sedangkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah melaporkan ada puluhan perusahaan menghentikan sementara proses produksi. Ketua Apindo Jawa Tengah Frans Kongi mengatakan, perusahaan terpaksa berhenti produksi karena terdampak dari penyebaran virus tersebut sejak dua bulan terakhir.
"Ada sekitar 40 perusahaan yang sudah menyetop produksi. Tersebar di Jawa Tengah," kata Frans seperti dikutip dari Antara dalam diskusi hukum yang digelar Rumah Pancasila di Semarang, Sabtu.
Puluhan perusahaan yang menghentikan produksi tersebut antara lain bergerak di bidang garmen serta furniture. Salah satu kendala utama yang dihadapi pengusaha, kata Frans, adalah ketergantungan terhadap bahan baku impor, terutama dari China. Selain itu, pengusaha juga kesulitan mengekspor produknya saat situasi sekarang ini.
Stimulus Ekonomi Belum Berdampak
Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta Kamdani menuturkan PHK terjadi karena
seretnya likuiditas keuangan perusahaan ditambah beban biaya tenaga kerja.
Untuk mencegah PHK, perusahaan perlu dibantu untuk mengamankan likuiditasnya dan dikurangi beban biaya tenaga kerjanya hingga wabah ini selesai. “Langkah ini harus dilakukan bersamaan agar perusahaan bisa survive tanpa PHK besar-besaran hingga wabah ini selesai atau terkontrol,” kata Shinta, Jumat (3/4/2020).
Sayangnya, stimulus kredit khususnya restrukturisasi kredit usaha dan relaksasi kredit atau penurunan suku bunga pinjaman oleh pemerintah, sejauh ini masih belum maksimal. Akibatnya distribusi kredit usaha sebagai stimulus ekonomi yang bisa membantu pengadaan likuiditas perusahaan belum memberikan efek likuiditas keuangan yang diperlukan perusahaan.
“Akhirnya, PHK tetap terjadi karena likuiditas keuangan kepada perusahaan tidak didistribusikan secara tepat waktu,” ujarnya.
