JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Program Kartu Pra Kerja yang dicanangkan oleh Joko Widodo secara cepat membelok ke arah penanganan pengangguran. Hal ini dipengaruhi karena wabah mahadahsyat bernama Covid-19 menjungkal ribuan orang dari pekerjaannya, bahkan perkiraan jumlah itu akan menanjak ke angka jutaan orang. Belakangan, program kartu pra kerja telah dipindah kendalikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Ada banyak hal yang sangat perlu diperhatikan pada program kartu prakerja ini. Antara lain, soal kepesertaan, proses seleksi, persebaran kepesertaan, metode pelatihan, lembaga pelatihan, danlinkandmatchdengan dunia usaha. Dari sekian banyak hal yang perlu diperhatikan tersebut, keberadaan lembaga pelatihan menjadi hal yang paling disoroti belakangan ini. Sebab, salah satu kunci keberhasilan program ini terletak pada lembaga pelatihan yang diajak kerja sama.
Sebagaimana disebutkan pemerintah, setiap pelatihan kerja yang dilakukan, pemerintah menyiapkan Rp3,55 juta per orang. Dan dari 3,55 juta itu, 1 juta diantaranya akan dipergunakan untuk biaya pelatihan. Anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menduga kuat lembaga pelatihan yang diajak bekerjasama akan mendapatkan insentif dari angka 1 juta tersebut.
“Dengan dinaikkannya anggaran program kartu prakerja menjadi 20 Triliun, tingkat kepesertaanya pun naik. Dari yang tadinya target sasaran 2 juta orang, sekarang berubah menjadi menjadi 5,6 juta orang. Jumlah ini tentu sangat besar," kata Saleh dalam pernyataan tertulis kepada wartawan, Kamis 16 Maret 2020.
TEROPONG JUGA:
> Sarbumusi: Tidak Seharusnya Kemenko Perekonomian Kelola Kartu Pra Kerja
> Sangat Disayangkan, Situs Daftar Kartu Pra Kerja Masih Suka Error
Beberapa hari terakhir, sorotan terhadap lembaga pelatihan yang diketahui milik salah satu staf khusus (stafsus) Milenial Joko Widodo mengiang dan menjadi buah bibir di jagat mayantara. Lembaga pelatihan bernama Ruang Guru itu disebutkan akan menjadi salah satu mitra Program Kartu Pra Kerja milik pemerintah. Sontak kehebohan di publik mencuat karena bau oportunisme tercium di lingkaran tersebut.
“Wajar kemudian jika ada orang yang mempersoalkan keterlibatan lembaga-lembaga pelatihan. Sebab, peserta yang akan dilatih 5,6 juta orang. Lalu berapa kira-kira yang akan diperoleh lembaga itu per orang? Berapa orang yang dapat dilatih oleh setiap lembaga?," Kata Saleh mempertanyakan.
Politikus Partai Amanat Nasional ini berharap keterbukaan pemerintah dalam menjelaskan alasan pemilihan lembaga pelatihan yang direkrut dalam program kartu pra kerja, termasuk keterlibatan lembaga Ruang Guru tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan di pemerintahan, apalagi di tengah musim yang kepentingan dan kebutuhan banyak orang direnggut oleh wabah.
“Ruang Guru ini kan diketahui adalah milik salah seorang staf khusus Presiden. Dan sekarang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Apakah startup Ruang Guru ini sudah mengikuti seleksi sebelumnya? Atau ditetapkan saja oleh PMO (project management officer)?” tanya Saleh kembali.
Hal lain yang perlu dipertanyakan, kata Saleh, adalah proses pemilihan lembaga-lembaga pelatihan menjadi mitra kartu pra kerja. Menurutnya, hal ini penting agar tidak menimbulkan perdebatan dan kecemburuan bagi lembaga-lembaga pelatihan lain yang tak ikut serta.
“Saya tidak tahu apakah ada pendaftaran dan seleksi pada lembaga pelatihan yang ingin bergabung? Setidaknya, informasi terkait keterlibatan lembaga-lembaga pelatihan dalam program kartu prakerja dinilai sangat terbatas," tutup Saleh.
Mengenai keterlibatan Ruang Guru dalam lingkaran program pemerintah ini, Pendiri dan CEO Ruang Guru, Adamas Belva Syah Devara, telah mengklarifikasi penunjukan perusahaannya sebagai salah satu mitra program pelatihan online Kartu Prakerja.
Melalui akun Twitter pribadinya @AdamasBelva, pria 29 Tahun itu menyatakan bahwa dirinya tak ikut dalam pengambilan keputusan apapun dalam program prakerja, termasuk besaran anggaran maupun mekanisme teknis pelaksanaan.
Belva yang merupakan Staf Khusus Presiden Joko Widodo ini menuturkan, proses pemilihan itu dilakukan oleh Kementerian Kooordinator bidang Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO). Dia mengatakan bahwa penentuan mitra dilakukan tanpa intervensi siapa pun. Total ada delapan mitra yang menurut Belva semuanya mengikuti proses seleksi sejak akhir 2019.
"Dapat dicek di semua daftar kehadiran rapat mengenai prakerja bersama Kemenko dan PMO, saya tidak pernah hadir," ujarnya dikutip dari akun Twitter tersebut.
