Berita
Oleh Givary Apriman pada hari Rabu, 01 Jul 2020 - 21:35:14 WIB
Bagikan Berita ini :

Hanya Terkonsentrasi di Bandara, DPR Kritik Pengetatan Protokol Kesehatan Saat Arus Mudik Lebaran

tscom_news_photo_1593611523.jpg
Iis Edhy Prabowo (Sumber foto : Narasumber)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi V DPR RI Iis Edhy Prabowo menyampaikan kritiknya saat rapat kerja dengan mitra Komisi V DPR RI karena ketika arus mudik Idul Fitri 1441 H pengetatan protokol kesehatan hanya terkonsentrasi di Bandara, dengan ketentuan kelengkapan dokumen hasil rapid test dan swab/PCR.

Pasalnya, jalur transportasi saat arus mudik Idul Fitri 1441 H tidak hanya melalui jalur udara saja tapi juga melalui jalur laut dan darat.

“Kenapa selama pengendalian tersebut, seolah hanya terkonsentrasi di Bandara saja, padahal transportasi itu juga melalui laut dan darat," Ujar Iis ketika Raker Komisi V DPR RI bersama Menhub, MenPUPR, dan KAKORLANTAS mengenai Evaluasi sarana & prasarana arus mudik Idul Fitri 1441 H, di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (01/07/2020).

Selain itu, Politisi Gerindra tersebut juga mengeluhkan tentang mahalnya biaya rapid test dan swab/PCR selama arus mudik lebaran.

Menurutnya, ketika masa pandemi corona banyak masyarakat yang sangat terpukul secara ekonomi karena penghasilan yang menurun.

“Kita semua berfikir bersama bagaimana menghadapi permasalahan ini dimana kaitannya dengan kesehatan masyarakat yg seharusnya diberikan kemudahan dalam hal memeriksakan dirinya demi penanggulangan penyebaran wabah virus corona," tuturnya.

"Apalagi hal tersebut berkaitan dengan syarat untuk mobilitas masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lainnya," sambungnya.

Iis menilai kalau hal tersebut bukan tanpa alasan karena saat pandemi ini hampir seluruh sektor kehidupan dalam beraktivitas membutuhkan hasil rapid test dan swab/PCR.

Pasalnya, hal tersebut untuk memastikan upaya pencegahan penularan wabah virus corona agar tidak menyebar secara luas di masyarakat.

"Seperti halnya jika kita sakit yang tidak ada kaitanya dengan Covid-19, tapi diwajibkan untuk rapid test dan swab/PCR terlebih dahulu, tentu biaya akan semakin bertambah besar dan membebani," pungkasnya.

tag: #dpr  #partai-gerindra  #komisi-v  #mudik  #corona  #rapid-test  #pcr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
HUT RI 79 - SOKSI
advertisement
HUT RI 79 - ADIES KADIR
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

KPK Harus Serius Usut Kasus Suap Rp12 M ke Anggota BPK Haerul Saleh soal WTP

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 08 Okt 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Praktisi Hukum sekaligus Koordinator Aliansi Pengacara Indonesia, Lukmanul Hakim meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk serius menindaklanjuti beberapa dugaan ...
Berita

Survei TBRC: Pasangan Melki Lakalena-Johni Asadoma Ungguli Dua Paslon di Pilkada NTT

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Timur Barat Research Center (TBRC) telah melakukan survei untuk mengukur preferensi politik masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) menjelang Pilkada 2024. Diketahui, KPU NTT ...