JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi V DPR RI Iis Edhy Prabowo menyampaikan kritiknya saat rapat kerja dengan mitra Komisi V DPR RI karena ketika arus mudik Idul Fitri 1441 H pengetatan protokol kesehatan hanya terkonsentrasi di Bandara, dengan ketentuan kelengkapan dokumen hasil rapid test dan swab/PCR.

Pasalnya, jalur transportasi saat arus mudik Idul Fitri 1441 H tidak hanya melalui jalur udara saja tapi juga melalui jalur laut dan darat.

“Kenapa selama pengendalian tersebut, seolah hanya terkonsentrasi di Bandara saja, padahal transportasi itu juga melalui laut dan darat," Ujar Iis ketika Raker Komisi V DPR RI bersama Menhub, MenPUPR, dan KAKORLANTAS mengenai Evaluasi sarana & prasarana arus mudik Idul Fitri 1441 H, di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (01/07/2020).

Selain itu, Politisi Gerindra tersebut juga mengeluhkan tentang mahalnya biaya rapid test dan swab/PCR selama arus mudik lebaran.

Menurutnya, ketika masa pandemi corona banyak masyarakat yang sangat terpukul secara ekonomi karena penghasilan yang menurun.

“Kita semua berfikir bersama bagaimana menghadapi permasalahan ini dimana kaitannya dengan kesehatan masyarakat yg seharusnya diberikan kemudahan dalam hal memeriksakan dirinya demi penanggulangan penyebaran wabah virus corona," tuturnya.

"Apalagi hal tersebut berkaitan dengan syarat untuk mobilitas masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lainnya," sambungnya.

Iis menilai kalau hal tersebut bukan tanpa alasan karena saat pandemi ini hampir seluruh sektor kehidupan dalam beraktivitas membutuhkan hasil rapid test dan swab/PCR.

Pasalnya, hal tersebut untuk memastikan upaya pencegahan penularan wabah virus corona agar tidak menyebar secara luas di masyarakat.

"Seperti halnya jika kita sakit yang tidak ada kaitanya dengan Covid-19, tapi diwajibkan untuk rapid test dan swab/PCR terlebih dahulu, tentu biaya akan semakin bertambah besar dan membebani," pungkasnya.