JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sejumlah organisasi mahasiswa (ormawa) menyoroti kesenjangan pendidikan di tanah air terutama pada masa krisis pandemi corona ini.

Salah satunya datang dari Koordinator Presidium Nasional BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah Se-Indonesia (Koorpresnas BEM PTMI) Nur Eko Suhardana yang mengatakan kalau kebijakan mengenai Pendidikan sangat carut marut.

Eko menyampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dinilai gagal dalam bekerja untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

“Sebab, penerapan kebijakan pembelajaran secara daring saat ini dinilai sangat carut-marut, bahkan sangat merugikan mahasiswa dan orang tua mahasiswa itu sendiri,” kata Eko melalui keterangan persnya, Selasa (28/07/2020)

Eko memaparkan seharusnya kebutuhan akan pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia dan pemerintah selaku pengelola negara ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan tersebut yang tercantum dalam UUD 1945.

“Pendidikan adalah bukan semata-mata mereka yang memiliki uang saja yang bisa mendapatkan akses pendidikan, tetapi mereka yang miskin dan berada di kawasan 3T (tertinggal, terluar, terdepan) juga harus mendapatkan pendidikan yang layak,” paparnya.

Eko menilai juga kalau akses internet dan penunjang pembelajaran daring masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia jika dilihat dari catatan total keberadaaan 83.218 desa/kelurahan.

"Dalam catatannya, ada 12.548 desa atau kelurahan yang belum terjangkau jaringan 4G. Sehingga, hal ini menimbulkan sebuah permasalahan yang sangat serius.
Seharusnya Nadiem Makarim mencarikan solusi atas problematika yang terjadi,” pungkasnya.

Maka dari itu, Eko yang mewakili BEM PTMI meminta Presiden Jokowi untuk segera bertindak dengan melakulan evaluasi kepada Nadiem.