Oleh Alfin Pulungan pada hari Senin, 14 Sep 2020 - 11:08:25 WIB
Bagikan Berita ini :

Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber, PKS Bunyikan Lonceng RUU Perlindungan Ulama

tscom_news_photo_1600056489.jpeg
Anggota Fraksi PKS di DPR, Abdul Fikri Faqih (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR mendorong percepatan RUU yang memberi perlindungan negara terhadap para ulama di tanah air. Hal ini menyusul peristiwa penusukan Syekh Ali Jaber saat menghadiri pengajian dan wisuda Tahfidz Alquran di Masjid Falahudin yang berada di Jalan Tamin, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Ahad (13/9).

“Kasus persekusi bahkan upaya pembunuhan terhadap Syeikh Ali Jaber seakan jadi pengingat kita bahwa posisi mereka rentan dan penting untuk dilindungi negara,” kata Anggota Fraksi PKS di DPR, Abdul Fikri Faqih dalam keterangan tertulis, Senin, 14 September 2020.

Fikri mengatakan PKS mengutuk aksi penyerangan dan upaya pembunuhan oleh orang tak dikenal terhadap Syekh Ali Jaber. Berkaca dari peristiwa tersebut, Fikri mengungkap posisi ulama saat ini rentan mendapat ancaman dari kelompok-kelompok tertentu.

“Alhamdulillah pelaku berhasil dilumpuhkan jemaah dan diserahkan ke polisi, motifnya harus didalami dan apakah ada pelaku intelektual di baliknya?” ujarnya.

Fikri pun mendesak para pengampu kepentingan untuk merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) perlindungan ulama, yang kini masuk program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020. Menurutnya, RUU tersebut sudah disepakati DPR dengan nama "RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama" yang diusulkan oleh Fraksi PKS, PKB, dan PPP.

Syekh Ali Jaber dan pelaku penusukan


Namun, dalam format yang diusulkan PKS, RUU tersebut melindungi tidak hanya ulama atau tokoh agama dari kalangan Islam. “Semua tokoh agama dari seluruh agama yang ada di Indonesia wajib dilindungi negara,” kata Fikri.

Wakil Ketua Komisi X DPR ini mengimbuhkan, dalam konteks negara Pancasila, bangsa Indonesia tak lepas dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pertama tentang ‘Ketuhahan yang Maha Esa’ dalam setiap sendi kehidupannya.

Hal ini menegaskan bahwa negara Indonesia bukan negara yang berpaham sekuler serta memisahkan kehidupan bernegara dengan agama. Dalam konteks itu pula, Indonesia bukanlah negara agama yang berasaskan agama tertentu saja, namun menjadikan keyakinan agama mereka sebagai poin pertama dalam dasar negara Pancasila.

Fikri mencontohkan tradisi religius bangsa ini yang secara turun temurun dalam setiap momen kehidupannya, sebut saja saat masih berbentuk janin di kandungan, momen-momen bahagia, hingga saat kematiannya selalu melibatkan tokoh agama. “Seperti pepatah, bangsa ini selalu terkait dengan ulama mulai dari buaian (dalam rahim ibu) hingga liang lahat (kematian),” sebutnya.

Menurut Fikri, ulama atau tokoh agama telah menjadi sosok yang paling berpengaruh dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Bahkan, dalam menentukan kepemimpinan bangsa, peran tokoh agama selalu diikutsertakan. "Maka ada istilah guru spiritual,” katanya.

Namun berbeda halnya dengan profesi guru yang telah diakui dalam UU guru dan dosen, profesi ulama (tokoh agama) secara alami diakui oleh setiap elemen bangsa tidak secara hukum.

Mereka dihormati sebagai pengayom masyarakat dan menjadi rujukan meminta saran dalam setiap permasalahan. Namun, posisi mereka tak diakui dalam hukum sehingga rentan jadi sasaran atau persekusi.

Beberapa kasus penyerangan, baik secara fisik maupun verbal yang ditujukan kepada tokoh agama yang kerap terjadi beberapa waktu terakhir telah menjadi keresahan di tengah masyarakat. Sebab itu, Fikri mendesak para pemimpin dan penegak hukum untuk memberi pernyataan yang sejuk dan berempati untuk menunjukkan sikap dukungan terhadap kasus tersebut.

“Sekarang waktunya untuk membalas jasa-jasa mereka yang telah berperan dalam mendampingi bangsa ini melewati masa-masa sulit sejak awal kemerdekaan hingga sekarang,” pungkasnya.

tag: #syekh-ali-jaber-ditusuk  #pks  #penganiayaan-ulama  #abdul-fikri-faqih  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...