Oleh Givary Apriman pada hari Selasa, 20 Okt 2020 - 15:10:41 WIB
Bagikan Berita ini :

KontraS Sebut Jokowi Wajarkan Tindakan Represif Aparat saat Demomstrasi

tscom_news_photo_1603181425.JPG
Presiden Jokowi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajarkan sikap represif aparat keamanan, khususnya dalam penanganan aksi demonstrasi.

Tindakan represif aparat terjadi dalam aksi yang dilakukan masyarakat, mulai dari May Day 2019, aksi Bawaslu 21-23 Mei 2019, Reformasi Dikorupsi 23-30 September 2019, hingga aksi Omnibus Law belakangan ini.

"Semua diiringi represifitas aparat kepolisian. Dan tidak ada ketegasan presiden untuk belajar dari penanganan aksi yang sebelumnya terjadi," kata peneliti Kontras, Rivanlee Anandar melalui keterangan, Selasa (20/10/2020).

Rivanlee mengatakan aksi represif tersebut dijustifikasi dengan surat telegram Kapolri yang melarang demonstrasi UU Ciptaker dilakukan di tengah pandemi virus corona.

Menurutnya, Presiden Jokowi yang tak menggubris surat tersebut menunjukkan mantan wali kota Solo itu mendukung tindakan represif aparat.

"Malah pembiaran pada surat telegram tersebut menunjukkan bahwa presiden juga mendorong atau mendukung represifitas itu terjadi. Kita sebut pewajaran represifitas," jelasnya.

KONTRAS mencatat ada 157 peristiwa serangan kebebasan sipil dalam kurun waktu Oktober 2019 sampai September 2020. Dari jumlah tersebut, yang paling marak adalah penangkapan dengan jumlah 63 kasus.

Kemudian disusul pembubaran 55 kasus, pelarangan 22 kasus, intimidasi 22 kasus, penganiayaan 16 kasus, persekusi lima kasus, dan sanksi sewenang-wenang satu kasus.

Rivanlee menyebut kasus penangkapan umumnya dilakukan saat aparat berupaya membubarkan massa aksi. Tindakan pembubaran diiringi dengan penganiayaan, penyiksaan, serta intimidasi verbal dan nonverbal.

Dari keseluruhan peristiwa yang terjadi setahun terakhir, 77 korban di antaranya adalah masyarakat. Kemudian 41 korban mahasiswa, 12 korban aktivis, 11 korban jurnalis, delapan korban buruh dan delapan korban dari organisasi.

Sedangkan pelaku serangan kebebasan sipil didominasi aparat kepolisian dengan jumlah 132 kasus. Kemudian 27 kasus dari unsur pemerintah, 18 kasus ormas atau orang tidak diketahui, dua kasus kampus dan satu kasus TNI.

"Kami duga variabel (pelaku) ormas dan orang tidak dikenal adalah salah satu upaya meredam publik tapi tidak melalui tangan polisi. Kami duga ada yang mengendalikan ormas atau orang tidak dikenal untuk melakukan pembatasan sipil," tandasnya.

tag: #jokowi  #kontras  #ormas  #demonstrasi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...