JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai, rencana Work From Bali atau WFB untuk PNS merupakan sesuatu yang mungkin untuk dilakukan. Tentu saja penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati.

"Mengingat fasilitas Meetings, Incentives, Conferencing dan exhibitions (MICE) yang memadai dan kesiapan sumber daya manusia, jumlah hotel tersertifikasi Ceanliness, Health, Safety, Environmental Sustainabile (CSHE)," tegas Hetifah kepada wartawan, Kamis, (27/5/2021).

Ia juga menjelaskan, alasan tepat dipilihnya Bali untuk WFB lantaran lancarnya distribusi dan stok vaksin bagi pelaku pariwisata di Pulau Dewata tersebut.

"Akan tetapi, saya menilai perlu adanya kejelasan lebih lanjut mengenai cost and benefit dari program ini," tegas Hetifah.

Hetifah mengatakan, jumlah ASN yang akan diwajibkan WFB memang hanya 25%, namun jika di kali dari total staf dari 7 kementerian di bawah Kemenko Marves tentu anggaran yang digunakan sangat besar.

"Dengan anggaran yang besar tersebut, harus ada kejelasan sejauh mana pergerakan ekonomi yang dapat dihasilkan. Dengan situasi COVID-19 seperti ini, kita harus lebih bijak dalam mengalokasikan APBN," tutur dia.

Selain itu, lanjut Hetifah, perlu dipikirkannya potensi ketimpangan sosial pada destinasi wisata di daerah lainnya dan luar Bali.

"Jika program WFB dijalankan dan evaluasi menunjukkan bahwa program tersebut memberi manfaat yang besar, program ini dapat diduplikasi juga di daerah lainnya," tandas Hetifah.