Oleh Aswan pada hari Senin, 02 Agu 2021 - 15:48:19 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR Minta Proyek Pengadaan Laptop Oleh Kemendikbudristek Harus Transparan

tscom_news_photo_1627888036.jpg
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)-Pengadaan laptop yang merupakan program digitalisasi sekolah oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) ini disalurkan melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik ke pemerintah daerah (pemda).

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawasi proses jalannya pengadaan tersebut. Hal ini penting mengingat anggarannya yang besar dan agar pengadaannya transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Buat kami di Komisi III, pengadaan apa pun yang sifatnya menggunakan anggaran itu harus sangat diperhatikan oleh KPK dalam segala prosesnya. Hal ini tidak lain untuk mengantisipasi potensi korupsi, apalagi karena ini jumlahnya kan besar,” kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (2/8/2021).

Sahroni mengaku enggan mempermasalahkan polemik di masyarakat yang menilai harga laptopnya terlalu mahal ataupun secara spesifikasi dianggap jauh di bawah harga Rp10 juta.

"Saya tidak mau memperdebatkan ini mahal atau murah, saya ingin serahkan saja ke KPK agar mengawasi dengan ketat proyek ini. Ini sektor pendidikan, sangat penting bagi masa depan kita, jadi harus yang terbaik yang kita berikan," tegas politikus Partai NasDem ini.

Pemerintah menganggarkan Rp2,4 triliun untuk pengadaan laptop pelajar buatan dalam negeri sebanyak 240.000 unit di tahun 2021.

tag: #dpr  #komisi-iii  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...