Oleh Bachtiar pada hari Rabu, 29 Des 2021 - 09:55:24 WIB
Bagikan Berita ini :

Pemerintah Akan Segera Hapus Premium dan Pertalite, Mukhtarudin: Timingnya Harus Tepat

tscom_news_photo_1640746524.jpeg
Mukhtarudin Anggota komisi VII DPR RI dari fraksi partai Golkar (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pemerintah berencana menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan Pertalite pada tahun 2022. Kebijakan tersebut ditunjukkan dalam rangka penggunaan BBM RON diatas 90 yaitu pertamax dan pertamax turbo, sebagai bahan bakar minyak yang ramah lingkungan.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mengaku meski kebijakan maksimalisasi penggunaan Pertamax dan peetamax turbo ini dalam rangka pemerintah mengurangi emisi CO2 menuju green energy. Namun, menurut Mukhtarudin, target pengurangan emisi karbon tersebut harus dipikirkan secara komprehensif.

"Di satu sisi memang kita kedepanya harus mengurangi emisi untuk selamatkan lingkungan, tapi di sisi lain kita juga harus arif dan bijaksana melihatnya, terutama terkait dengan daya beli masyarakat, ujar Mukhtarudin, Rabu, (29/12/2021).

Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini mengatakan program tersebut harus terintegrasi dengan aspek lain yang memengaruhinya seperti tingkat kesejahteraan masyarakat

"Persoalannya sekarang apakah timing tepat, momentumnya tepat, tahun 2022 kita sudah mengurangi dan menyetop penggunaan premium dan pertalite, mengingat bahwa kondisi masyarakat kita masih terbebani dengan Covid 19 yang belum berakhir dan juga belum begitu pulih perekonomiannya," ungkap Mukhtarudin.

Selain itu, Mukhtarudin mengatakan dari segi konsumsi masyarakat terhadap
bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan pertalite hingga saat ini juga masih tinggi.

Artinya, lanjut Mukhtarudin, masyarakat masih banyak menggunakan BBM jenis premium dan pertalite, terutama masyarakat menengah ke bawah, dihandingkan bakar bakar minyak jenis pertamax dan pertamax turbo yang ramah lingkungan.

"Terkecuali memang ada tren dari tahun ke tahun pengguna premium dan pertalite itu menurun, artinya masyarakat sudah beralih ke BBM RON diatas 90 yang sudah ramah lingkungan. Tapi sekarang kan BBM premium dan pertalite masih dibutuhkan," imbuh Mukhtarudin.

Oleh karena itu, Mukhtarudin mendorong pemerintah untuk bijak dalam rangka menghapus bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite tersebut.

"Saya kira pemerintah harus bijak menyikapinya. Satu sisi kita ingin mengurangi emisi. Tapi di sisi lain, kita juga harus memikirkan persoalan yang dihadapi atau akan membebani rakyat," tandas Mukhtarudin.

Mukhtarudin bilang Komisi VII DPR RI dalam hal ini tentu akan memberikan masukan kepada pemerintan (kementrian ESDM) terkait kebijakan penghapusan BBM jenis premium dan pertalite ini.

"Kan Perpres juga masih dalam proses. Mudah mudahan Presiden bisa melihat ini secara komprehensif, tidak saja hanya dilihat dari target pengurangan emisi karbon, tapi juga dampaknya kepada masyarakat harus juga jadi pertimbangan, serta mempertimbangkan timing yang tepat untuk menerapkan kebijakan tersebut," pungkas Mukhtarudin.

tag: #bbm  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...