Untuk menghindari manipulasi perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) atau sekurang kurangnya menjaga kredibilitas KPU, seharusnya perhitungan final pilpres cukup di tingkat KPU Kabupaten/ Kota.

KPU Pusat cukup mengakumulasi perhitungan suara dari daerah itu dan meresmikannya saja. Cara ini mirip di Amerika Serikat,- walaupun di US di kenal dengan sistem the winer takes all.

Artinya di Amerika Serikat, menang kalah di tetapkan di negara bagian, bukan di tingkat pusat.

Dengan cara demikian, kalaupun ada manipulasi, tidak akan fatal sebab dapat dikoreksi ditingkat lokal dan relatip lebih mudah mengoreksinya. Bayangkan bila di tingkat Pusat, bila ada kesalahan akan susah mengoreksinya sebab scopenya sudah nasional. Apalagi bila ada unsur kesengajaan dan dengan sistem pengadilan yang jangka waktu Pengambilan Putusan nya terbatas, tentu sulit mengharapkan penyelesaian yang fair.

Bagaimana bila kesalahan itu di tingkat kabupaten / kota? Baik di sengaja ataupun tidak? Bila ini yang terjadi, kesalahan akan lebih mudah mengoreksinya atau diperbaiki dengan pemberian sanksi oleh atasannya yaitu KPU Pusat.

Bila ada kesalahan yang di sengaja oleh karena kekuatan Partai Politik, tentu saja kecurangan itu akan terbatas yaitu di tingkat kabupaten/ kota saja, dan di Kabupaten lain tentu Partai lain lagi yang akan curang. Semacan zero sum game.

Tapi Partai Partai yang bersaing itu akan saling mengawasi sehingga akhirnya sulit juga untuk berbuat curang, karena saling mengawasi.

Tetapi yang paling penting adalah tidak ada boss tunggal kecurangan ditingkat KPU Pusat yang menentukan siapa pemenang pilpres. Tegasnya, KPU Pusat tidak lagi menjadi pemutus tunggal kemenangan pilpres. Sebab lebih dari 500 KPU yang akan jadi boss penentu kemenangan pilpres, dan rasanya tidak ada kekuatan tunggal yang menguasai atau bisa mengatur lebih dari 500 KPU sekaligus.

Rasanya belum terlambat untuk menjalankan pengumuman kemenangan pilpres di tiap kabupaten/ kota dan media serta masyarakat bisa ikut mengawasi.