JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pemerintah disarankan untuk segera memperbaiki data kemiskinan sebelum melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap alokasi dan penyaluran anggaran pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2022-2023

Upaya pemerintah yang bisa dilakukan yaitu memastikan anggaran program pengentasan kemiskinan ekstrem difokuskan kepada percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Pertama perbaiki dulu data, karena ini dasar dari segala perhitungan. Seringkali kita mendengar program sejenis tidak tepat sasaran sehingga tidak efektif dalam pelaksanaannya,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah, Jumat (26/5/2023).

Pemerintah diharapkan tidak memberhentikan keberlangsungan program kemiskinan ekstrem yang sudah berjalan. Sebab, kata Najib, program tersebut tidak bisa sekali dalam penanganannya.

“Kemudian, tahapan lainnya adalah keberlangsungan program jangan berhenti di tengah jalan karena progam tersebut biasanya tidak bisa sekali dalam penanganannya,” tutur Politikus PAN itu.

Dalam hal ini, Najib kembali menegaskan bahwa keakuratan data kemiskinan sangat penting.

Pasalnya, lanjut Najib, keakuratan data penting karena sebagai tumpuan dari besar kecil program yang akan diberikan.

“Saya pikir adalah tadi apapun programnya terkait kemiskinan ini didahului keakuratan data karena sebagai tumpuan dari besar kecil program yang akan diberikan,” tukasnya.

Sebelumnya, Wapres Ma"ruf Amin menggelar rapat pleno tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Istana Wapres, Jakarta Pusat pada Rabu (25/5/2023).

Dalam kesempatan itu, Wapres juga mengatakan, rapat ini juga digelar untuk mengevaluasi kemajuan pengentasan kemiskinan ekstrem sejalan dengan target Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mematok angka nol persen pada 2024.