Oleh Muslim Arbi Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu pada hari Jumat, 10 Nov 2023 - 11:10:23 WIB
Bagikan Berita ini :

Dukung MK batalkan keputusan Batas Usia Minimal

tscom_news_photo_1699589423.jpg
Muslim Arbi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Gerakan Perubahan mendukung Mahkamah Konsitusi membatalkan keputusan MK sebelumnya yang mengabulkan batas usia minimal capres-cawapres.

Pembatalan itu penting. Karena keputusan MK sebelumnya yang meloloskan batas usia di bawah 40 tahun yang jelas-jelas untuk dukung pencawapresan Gibran Rakabuming Raka adalah keputusan Nepotis yang bersifat KKN.

Putusan itu di ketua oleh Ketua MK dan Hakim MK: ANWAR USMAN. Anwar Usman adalah paman Gibran. Padahal di larang seorang hakim memutuskan perkara yang bertalian keluarga. Dan itu langgar TAP MPR soal KKN dan UU kehakiman.

Anwar Usman sudah diberhentikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi (MKMK) pimpinan Jimly Asshiddiqie.

Dalam putusan MKMK memecat Anwar Usman oleh MKMK adalah karena Anwar Usman dianggap langgar Kode Etik.

Sekarang MK baru di pimpin oleh ketua baru MK Suhartoyo. MK pimpinan baru menyidangkan ulang Gugatan soal Usia Capres - cawapres.

Rakyat mendukung Ketua MK baru batalkan keputusan ketua MK lama; ANWAR USMAN. Rakyat menghendaki MK di bawah ketua yang baru Prof Suhartoyo dapat mengembalikan MK kearah rel yang benar kawal konsitusi. Bukan MK yang jadi antek kekuasaan selama di pimpin oleh Anwar Usman.

MK dibawah Suhartoyo dapat mengembalikan Marwah dan Harkat MK yang selama dipimpin Anwar Usman tercoreng oleh beberapa keputusan.

Keputusan MK soal UU Omnibuslaw; UU IKN, UU minerba, UU kesehatan, Gugatan PT 20% dsb. Selama di bawah Anwar Usman telah menjadi antek oligarki dan alat kekuasaan.

Seharus nya MK yang lahir dari Rahim Rakyat dan Rahim Reformasi dapat bekerja untuk kawal konsitusi untuk kepentingan Rakyat, Demokrasi, hukum, Konsitusi dan moral.

MK baru di pimpin Suhartoyo dapat membatasi usia Capres - Cawapres 40 tahun dan bukan sedang menjabat sebagai kepala daerah karena itu adalah hal konstitusional DPR dan Pemerintah. Bukan objek wewenang MK.

MK di bawah Anwar Usman dipaksakan usia Capres-cawapres di bawah 40 tahun dan pernah menjabat sebagai kepala daerah adalah untuk mengakomodir kepentingan ponakan nya Gibran.

Ini keputusan absurd dan pembelokan misi sesungguhnya lahir nya MK. Karena demikian MK dijadikan Anwar Usman sebagai alat keluarga Anwar Usman. Ini pelanggaran etik dan langgar konsitusi dan semangat berbangsa dan bernegara.

MK di bawah ketua Baru: Prof Suhartoyo Haris meninjau ulang semua keputusan MK sebelum nya yang langgar konsitusi, amanat Rakyat dan Amanat Reformasi.

Selain tinjau ulang keputusan batas usia Capres-cawapres. MK juga harus tinjau ulang keputusan tentang UU Omnibuslaw, PT 20%, UU IKN, UU Minerba, UU Kesehatan, dan lain nya yang selama ini dipandang Rakyat lebih membeka kepentingan kekuasaan dan oligarki di banding kepentingan Rakyat secara umum dan luas.

Jadi sekali lagi MK di bawah Suhartoyo harus dapat mengembalikan MK ke rel dan semangat yang benar sesuai amanat Rakyat dan Amanat Reformasi. MK harus dapat bela kepentingan Rakyat. Bukan kepentingan Oligarki dan Kekuasaan.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Lainnya
Opini

Fenomena Tindak Kekerasan Terhadap Insan Pers Semakin Meresahkan

Oleh Jacob Ereste
pada hari Rabu, 24 Jul 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tindak kekerasan terhadap wartawan tampaknya semakin brutal dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang mungkin merasa sangat terganggu oleh fungsi kontrol yang dilakukan ...
Opini

Antara Jokowi dan Erdogan, dari Visi Mulia hingga Ambisi Berkuasa

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Jokowi yang pertama kali terpilih sebagai Presiden Indonesia pada 2014 dan kembali terpilih pada 2019, juga datang dengan janji untuk memperbaiki infrastruktur, ...