Oleh Sahlan Ake pada hari Rabu, 27 Mar 2024 - 17:21:09 WIB
Bagikan Berita ini :

Bamsoet Ajak Kaji Ulang Sistem Demokrasi Pemilihan Langsung di Indonesia

tscom_news_photo_1711534869.jpg
Bamsoet Ketua MPR (Sumber foto : MPR)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan, Universitas Trisakti dan Universitas Borobudur Bambang Soesatyo menuturkan berkaca pada pelaksana Pemilu dengan sistem demokrasi pemilihan langsung mulai dari Pemilu 2009 hingga Pemilu 2024 ini, telah mendorong terjadinya demokrasi transaksional di tengah masyarakat.

Maraknya politik transaksional mengikis idealisme dan komitmen politik sebagai sarana perjuangan mewujudkan aspirasi rakyat. Model demokrasi transaksional ini tidak menjadikan melembaganya demokrasi substansial yang terkonsolidasi.

"Demokrasi transaksional pada Pemilu 2024 yang baru saja kita lalui, harus diakui semakin masif dan terbuka dibandingkan tiga Pemilu sebelumnya dengan sistem Pemilu terbuka. Masyarakat tidak segan untuk meminta uang secara langsung kepada calon anggota legislatif (Caleg). Para Caleg pun secara terang-terangan tidak "malu" memberikan uang kepada masyarakat untuk memilih dirinya," ujar Bamsoet saat mengajar mata kuliah "Karakter Bangsa dan Bela Negara" dengan tema "Demokrasi Indonesia" kepada mahasiswa Pascasarjana Universitas Pertahanan secara daring di Jakarta, Rabu (27/3/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan memaparkan, menelisik dari hasil Pemilu 2024, banyak Caleg yang memiliki kualitas dan kapabilitas sebagai anggota dewan harus tersingkir, karena maraknya politik transaksional di masyarakat. Persaingan para Caleg lebih didominasi oleh kekuatan finansial. Visi, misi, program kerja ataupun sumbangsih para Caleg, terkalahkan oleh "serangan fajar" jelang pencoblosan.

"Istilah nomer piro wani piro (NPWP) menjadi hal biasa ditengah masyarakat. Pemilih tidak lagi mengutamakan kualitas dan kapabilitas para Caleg. Mereka lebih mengutamakan berapa besar uang yang diterima dari para Caleg. Bahkan, tidak jarang ada satu pemilih yang menerima "serangan fajar" dari dua hingga tiga Caleg sekaligus," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini mengajak mengkaji kembali sistem demokrasi Indonesia saat ini. Perlu ditelaah kembali apakah sistem demokrasi langsung lebih banyak manfaatnya atau justru banyak mudaratnya. Karena, bukan tidak mungkin jika sistem demokrasi langsung dalam Pemilu ataupun Pilkada terus dipertahankan, demokrasi di Indonesia hanya bergantung pada nominal rupiah, bukan lagi memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Sistem demokrasi langsung yang dianut oleh bangsa Indonesia sangat berpotensi menggiring orang untuk terjerat dalam tindak korupsi. Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sistem demokrasi langsung memiliki daya rusak yang luar biasa. Tidak aneh bila banyak kepala daerah ataupun anggota dewan yang tersangkut kasus korupsi, karena saat pemilihan mereka mengeluarkan biaya yang sangat tinggi," pungkas Bamsoet.

tag: #bamsoet  #mpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

TB Hasanuddin Mengecam Bentrokan Brimob dan Marinir di Sorong Papua

Oleh Sahlan Ake
pada hari Minggu, 14 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (p) TB Hasanuddin mengecam insiden bentrokan antara prajurit TNI dengan anggota polisi Brigade Mobil (Brimob) di Kota Sorong, Papua ...
Berita

TB Hasanuddin: Perubahan KKB Jadi OPM Lebih Realistis, Tapi Seluruh Lembaga Negara Harus Sepakat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (p) TB Hasanuddin mengungkapkan  penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) memiliki ...