Oleh Sahlan Ake pada hari Senin, 27 Mei 2024 - 20:22:22 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR Nilai Kurangnya Pengawasan Ditjen Migas Penyebab SPBE Curang

tscom_news_photo_1716816142.jpg
Bambang Patijaya (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya menilai, kurangnya pengawasan Ditjen Migas penyebab Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) berbuat nakal. Untuk itu harus dilakukan pengawasan lebih ketat lagi agar tidak ada oknum yang membuat kecurangan takaran gas LPG 3 kilogram.

"LPG 3 kg pengawasannya oleh Ditjen Migas, dan berjalan lemah. Terlalu banyak kebocoran dan kenakalan dilapangan," kata Bambang kepada media, Senin (27/5/2024).

Untuk itu, kata politikus Golkar ini, perlu pengawasan yang lebih ketat lagi. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban kecurangan para pengusaha ini.

"Untuk antisipasi hal tersebut, perlu pengawasan yang lebih optimal di SPBE dan agen," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan, akan menindak tegas Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang melakukan kecurangan takaran gas LPG 3 kilogram (kg). Baik sanksi administasi, pencabutan Salah satunya dengan memberikan sanksi administrasi bahkan mencabut izin usaha.

​"Pertama, sanksinya administrasi, jadi kalau sudah diingatkan tapi masih terjadi lagi (isi gas LPG 3 kg kurang) ya izin (usaha) dicabut. Kalau masih (isi berkurang) juga ya terpaksa kita pakai unsur pidana," kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di SPBE PT Satria Mandala Sakti, Koja, Jakarta Utara, Senin (27/5/2024).

Menurutnya, melakukan hal curang dengan pemalsuan isi tabung gas dapat merugikan masyarakat. Untuk itu, Zulhas berharap hal ini dapat diawasi langsung oleh Pertamina.

"Kalau beli 3 Kg jual 2,3 Kg atau 2,2 Kg ya kan culas, curang, merugikan rakyat banyak. Kita juga berharap Pertamina juga terus bisa melakukan pengawasan," katanya.

tag: #bambang-patijaya  #dpr  #partai-golkar  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
Dompetdhuafa X TS : Qurban
advertisement
Lainnya
Berita

Dukung Pembentukan Pansus Haji, Ketua Panja BPIH: Karena Kemenag Diduga Langgar Kesepakatan

Oleh Fath
pada hari Sabtu, 22 Jun 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Ketua Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH Tahun 1445H/2024M, Abdul Wachid menegaskan , Kementerian Agama RI telah melanggar kesepakatan dalam Rapat Kerja dengan Komisi ...
Berita

Ketua Umum Baladhika Karya SOKSI Nofel Saleh Hilabi Minta Pelapor Ketua MPR di MKD Cabut Laporan dan Minta Maaf

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Umum Baladhika Karya SOKSI Nofel Saleh Hilabi meminta kepada pelapor yang melaporkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk ...