Oleh Fath pada hari Rabu, 29 Mei 2024 - 18:45:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Sertifikat Milik Warga Sunter Jaya Terblokir di BPN, Legislator Jakarta: Menteri AHY Harus Atensi Persoalan Ini

tscom_news_photo_1716983100.jpg
Darmadi Durianto Politikus PDI-P (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota DPR RI Darmadi Durianto meminta agar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turun tangan membereskan persoalan status sertifikat tanah milik warga Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara yang dalam keadaan terblokir.

Hal tersebut disampaikan Darmadi saat menanggapi proses penyerahan dua sertifikat yang dilakukan AHY kepada aktris peran Nirina Zubir baru-baru ini di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (29/05/2024).

"Apa yang dilakukan Menteri ATR/BPN kepada Nirina Zubir juga bisa dilakukan kepada masyarakat lainnya dalam hal ini warga Sunter Jaya, Jakut khususnya yang mana status sertifikat tanah mereka dalam klasifikasi terblokir di BPN," harap Politikus PDIP itu kepada wartawan.

Darmadi mengungkapkan, terblokirnya sertifikat tanah milik warga Sunter Jaya tersebut imbas adanya klaim sepihak dari salah satu instansi tertentu..

"Berdasarkan informasi dari warga bahwa sertifikat milik mereka statusnya terblokir itu karena adanya klaim sepihak dari salah satu institusi tertentu. Akibat klaim sepihak itu, BPN memblokir sertifikat warga," urai Anggota Komisi VI DPR RI itu.

Usut punya usut, Darmadi menambahkan, klaim sepihak dari institusi itu hanya berdasarkan pada surat peninggalan pemerintahan kolonial Belanda yakni hanya berdasarkan surat peninggalan KNIL saja.

"Berdasarkan data yang saya miliki, institusi terkait itu mengklaim tanah warga bermodalkan surat bernomor KEP/750/XII/2018 tanggal 28 Desember Tahun 2018 Tentang Program Kerja dan Anggaran TA 2019, sub lampiran E buku VI Bidang Logistik di antaranya tentang pembinaan tanah dan bangunan. Inilah yang jadi dasar klaim sepihak institusi tersebut. Anehnya, kenapa BPN menerima klaim sepihak itu. Ada apa?" tandasnya.

Adapun klaim lainnya, lanjut Darmadi, institusi tersebut hanya berpegang pada surat status aset tanah.

"Bunyi suratnya seperti ini yang saya peroleh dari warga: Sesuai dasar tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat bahwa aset tanah di Jl. H. Mawar RT. 12/3 No. 41 kel. Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, luas 130 m2 termasuk ke dalam bagian dari tanah seluas 660.000 m2 milik institusi terkait di Kel. Sunter Jakarta Utara dan masih tercatat di IKN institusi terkait dengan Noreg. 30502026, No. KIB 3, Kode Barang 2.01.01.02.003.0. surat ini juga yang jadi dasar klaim pihak mereka," bebernya.

Oleh karenanya, Darmadi meminta agar pemerintah dalam hal ini Kementerian yang dipimpin AHY memberikan atensi terkait persoalan ini.

"Sekali lagi kami berharap Menteri AHY memberikan perhatian khusus terkait persoalan ini. Jangan sampai pak Menteri hanya fokus memperhatikan kasus satu dua orang saja yang punya pengaruh. Rakyat juga mesti dilindungi kepentingannya. Sebagaimana amanat pembukaan UUD 45 alinea-4 bahwa Pemerintah negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa," tegas Bendahara Megawati Institute itu.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
Dompetdhuafa X TS : Qurban
advertisement
Lainnya
Berita

Dukung Pembentukan Pansus Haji, Ketua Panja BPIH: Karena Kemenag Diduga Langgar Kesepakatan

Oleh Fath
pada hari Sabtu, 22 Jun 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Ketua Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH Tahun 1445H/2024M, Abdul Wachid menegaskan , Kementerian Agama RI telah melanggar kesepakatan dalam Rapat Kerja dengan Komisi ...
Berita

Ketua Umum Baladhika Karya SOKSI Nofel Saleh Hilabi Minta Pelapor Ketua MPR di MKD Cabut Laporan dan Minta Maaf

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Umum Baladhika Karya SOKSI Nofel Saleh Hilabi meminta kepada pelapor yang melaporkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk ...