Oleh Rizal Fadila pada hari Jumat, 05 Jul 2024 - 13:08:06 WIB
Bagikan Berita ini :

Rezim Menggila, PIK 2 Menjadi Proyek Strategis Nasional

tscom_news_photo_1720159686.jpg
Rizal fadillah (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dosa Sandiaga Uno adalah merekomendasi Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Isu pariwisata seolah menjadi pembenar status PSN padahal perumahan elit yang kelak dibangun akan diisi oleh orang-orang "asing" yang bukan pemilik lahan asal.

Kaum pribumi sudah tergusur dan "dipaksa" menjual tanah dengan harga murah. Selama ini NJ0P tanah Rp 143.000,-/M2 setelah ditetapkan menjadi PSN anjlok harga rata-rata menjadi Rp48.000,-/M2. Kelak jika sudah menjadi kompleks perumahan maka harga tanah dapat meningkat drastis menjadi jutaan bahkan puluhan juta rupiah/M2.

Proyek PIK 2 ini akan dikelola patungan oleh pengusaha naga Agung Sedayu Group (ASG) dan Salim Group (SG) dengan luas 1.755 Hektar. Dengan status PSN maka perusahaan swasta konglomerat ini mendapat keuntungan antara lain percepatan pembangunan, percepatan penyediaan lahan, jaminan keamanan politik dan kemudahan fasilitasi lainnya. Termasuk harga tanah yang murah. Alasan pemberian status katanya karena "masif ikut berkontribusi dalam membangun negeri".

PIK 2 tidak patut untuk mendapat status Proyek Strategis Nasional. Ini murni swasta, kepentingan swasta dan keuntungan besar untuk swasta. Negara hanya bunga-bunga. Tanah rakyat justru bakal dikuasai "asing". Benarkah menjadi proyek pariwisata ? Jangan-jangan sebagaimana PIK 1 ternyata menjadi kawasan perumahan mewah "Pecinan" yang tertutup. Negara dalam negara. Rezim telah menjual kedaulatan negara.

PP No 42 tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Srategis Nadional mengatur bahwa PSN adalah program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prioritas PSN adalah proyek pemerintah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PIK 2 tidak memiliki sifat strategis untuk "pemerataan pembangunan dalam rangka penciptaan kerja yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat" sebab yang terjadi adalah penggusuran, pengusiran dan pemiskinan masyarakat. Ekonomi berbasis kerakyatan dilibas oleh penggemukan kapitalis yang berkedok pariwisata dan lainnya.

Sungguh keterlaluan rezim ini, justru di akhir masa jabatannya Jokowi jor-joran menjual tanah dan negara kepada para pemilik modal. Memperkaya segelintir orang dengan seenaknya menindas masyarakat yang tak berdaya dengan dalih "pembangunan" atau "investasi". Praktek rezim tidak ubahnya seperti penjajah yang memperbudak kaum pribumi.

PIK 1 dan PIK 2 adalah pintu masuk WN China ke Indonesia. Pantai pendaratan "investasi" dan "invasi" menuju "aneksasi" dan "kolonialisasi". Sadarkah para pemimpin bangsa dan aparat bahwa Indonesia itu telah menjadi PIS-Proyek Incaran Strategis-dari China ?

Rezim Jokowi harus "as soon as possible" dimakzulkan dan diganti. Satu menit saja ia masih berkuasa maka hancur dan rusak negara ini dibuatnya. Luar biasa daya rusak Jokowi. Dibalik kesederhanaan dan keluguannya tersimpan kelicikan, kemunafikan dan keserakahan.

Kini rakyat sedang ditipu dengam PSN Palsu. Kemudahan untuk para pemilik modal Agung Sedayu Group (ASG) dan Salim Group (SG) adalah kolusi terang-terangan. Sulit percaya bahwa penetapan PSN itu bernilai gratisan. Potensial akan upeti dan gratifikasi. Kejahatan korupsi dibalik proteksi regulasi.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Lainnya
Opini

Undang-Undang Ibu Kota Negara Melanggar Konstitusi: Wajib Batal

Oleh Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
pada hari Jumat, 19 Jul 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Undang-Undang (UU) No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), yang telah diubah dengan UU No 21 Tahun 2023, melanggar konstitusi. Pertama, Pasal 1 angka 8, angka ...
Opini

Kelanggengan Yang Harmoni Dari Komitmen dan Kesetiaan Yang Dipelihara Bersama

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komitmen adalah sikap yang teguh mematuhi janji yang tertulis maupun yang tidak tertulis terhadap orang lainaupun kepada diri sendiri. Begitu juga kesetiaan, seperti sisi ...