Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Selasa, 17 Sep 2024 - 09:33:42 WIB
Bagikan Berita ini :

Kapolda Sulsel Diduga Intimidasi Wartawan, ISESS: Kapolri Tidak Boleh Lindungi Teman Seangkatan

tscom_news_photo_1726540422.jpg
Pemred Koran SN yang juga Ketua JMSI Sumsel Agus harizal (baju hitam) tengah membuat laporan dugaan intimidasi di Polda Sumatera Selatan/Ist (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pengamat Kepolisian dari ISESS (Institute for Security and Strategic Studies), Bambang Rukminto meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turun tangan menegur Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Andi Rian Djajadi yang diduga melakukan intimidasi terhadap wartawan media nasional.

Sebab, kata dia, Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim tidak mungkin berani untuk menegur Kapolda Sulawesi Selatan.

“Pertanyaannya, apakah pemanggilan Divisi Propam akan efektif? Mengingat Kadiv Propam dan Kapolda sama-sama bintang 2. Yang bisa dilakukan hanyalah mendorong Kapolri untuk melakukan teguran pada oknum Kapolda yang melakukan intimidasi, dan tidak mengindahkan UU Pers,” kata Bambang saat dihubungi wartawan pada Minggu, 15 September 2024.

Makanya, kata dia, Andi Rian tidak mengindahkan panggilan Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Kompolnas RI) itu hal yang wajar. Sehingga, lanjut dia, Kapolri harus turun tangan langsung menegur Kapolda Sulawesi Selatan atas tindakannya yang diduga arogan kepada wartawan.

“Kalau Kompolnas tidak diindahkan itu wajar. Jadi, Kapolri lah yang harus melakukan teguran secara langsung setelah mendapat masukan dari Kompolnas,” jelas dia.

Sebab, Bambang khawatir jika Kapolri diam atas tindakan arogansi Kapolda Sulawesi Selatan, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia akan menurun. Apalagi, kata dia, Kapolri dianggap melindungi rekan satu angkatannya yakni Irjen Andi Rian Djajadi.

“Kalau penegak hukum sudah mengabaikan etik dan disiplin, ya tinggal menunggu waktu saja bagi publik untuk mengabaikan peraturan. Diawali dari semakin menurunnya kepercayaan kepada institusi, berlanjut ketidakpercayaan pada penegakan hukum. Organisasi yang profesional tentunya tidak didasarkan ‘perkoncoan’, tetapi dibangun melalui penegakan peraturan secara konsisten,” tegas dia.

Menurut dia, apabila publik sudah tidak percaya pada penegakan hukum, artinya sudah mengarah pada negara gagal. Jika negara gagal secara sederhana dipahami sudah tidak adanya kemampuan negara untuk mengikat unsur-unsur negara dengan hukum.

“Bila diteruskan bisa mengarah pada negara bubar, disintegrasi, lemah, dan lain-lain,” pungkasnya.

tag: #kapolri  #polda-metro-jaya  #wartawan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
HUT RI 79 - SOKSI
advertisement
HUT RI 79 - ADIES KADIR
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Badan Aspirasi Bisa Jadi Etalase Demokrasi DPR Jawab Rasa Skeptis Masyarakat

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 10 Okt 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI berencana menambah alat kelengkapan dewan (AKD), yang salah satunya dengan membentuk Badan Aspirasi. Langkah DPR membentuk Badan Aspirasi ini dinilai sebagai upaya ...
Berita

Arzeti Kecam Aksi Predator Anak Panti Asuhan, Tekankan Pendampingan Psikologis Korban

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota DPR RI Arzeti Bilbina mengecam aksi pencabulan di Panti Asuhan Yayasan Darussalam An"Nur di Kunciran Indah, Kota Tangerang yang mengakibatkan sejumlah anak menjadi ...