JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Badan Anggaran DPR RI M Nasir Djamil menilai optimisme pemerintah dalam menyusun RAPBN 2026 patut diapresiasi, mengingat situasi global yang masih menyimpan ketidakpastian disebab perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Namun demikian, optimisme itu harus ditindaklanjuti dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengalami gangguan keamanan.

Pernyataan ini merupakan respon dari pidato Presiden yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di Sidang Paripurna DPR RI, Selasa, 20/5. Sidang itu mengagendakan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026.

“Tidak ada pembangunan tanpa kedamaian. Damai itu artinya tidak ada gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Kedamaian itu berkorelasi dengan iklim usaha dan investasi,"ujar legislator PKS itu dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025.

Karena itu, Nasir mengingatkan agar stabiltasi keamanan harus diujudkan melalui memaksimalkan tugas, fungsi, dan kewenangan aparat yang secara langsung menjaga keamanan dan investasi, seperti kepolisian dan kejaksaan.

Selain penindakan, kepolisian dan kejaksaan sangat diharapkan melakukan cegah-tangkal dini dan pencegahan agar pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor ril dapat kondusif.

“Kita tidak pungkiri bahwa kegiatan bisnis skala besar menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, tapi membiarkan bisnis yang sedang dan kecil, sama saja kita membuat jurang semakin lebar antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya," kata Nasir.

Legislator yang telah mengabdi lebih 20 tahun di Senayan itu mengharapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap sektor keamanan dan sektor-sektor pendukungnya agar daya beli masyarakat bisa lebih baik dan harga kebutuhan pokok bisa tidak melambung tinggi,” pungkasnya.