SUMEDANG (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin, menegaskan pentingnya membangun hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang berlandaskan pada keadilan, pemerataan, serta pengakuan terhadap keunikan setiap daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan TB Hasanuddin saat kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat bertema “Hubungan Pusat dan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” di Dusun Paseh, Desa Paseh Kaler, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Rabu (12/11/2025).

Menurutnya, hubungan pusat dan daerah tidak boleh sekadar dimaknai sebagai pembagian kewenangan administratif, melainkan harus menjadi mekanisme sinergis dalam membangun bangsa secara menyeluruh.

“Hubungan pusat dan daerah harus memastikan pemerataan pembangunan dan keadilan kebijakan agar seluruh rakyat Indonesia merasakan manfaat dari keputusan nasional,” ujar TB Hasanuddin.

Dalam dialog yang dihadiri para tokoh masyarakat dan perangkat desa tersebut, warga menyampaikan berbagai aspirasi, antara lain perlunya pemerataan distribusi anggaran, peningkatan kapasitas pemerintahan desa, serta dukungan bagi pengembangan potensi lokal seperti pariwisata dan ekonomi desa.

TB Hasanuddin menegaskan, seluruh masukan masyarakat akan dibawa ke forum resmi Badan Pengkajian MPR RI sebagai bahan kajian dalam pembaruan arah pembangunan nasional dan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

Ia menambahkan, kegiatan serap aspirasi ini merupakan wujud nyata fungsi representatif MPR RI dalam menjembatani suara rakyat dengan proses pembentukan kebijakan ketatanegaraan.

“Kami ingin memastikan kebijakan nasional benar-benar berpijak pada kebutuhan daerah, bukan hanya berasal dari pusat,” tegasnya.

Kegiatan ini sekaligus menandai komitmen MPR RI untuk memperkuat dialog kebangsaan antara lembaga negara dan masyarakat, serta memperkokoh sistem ketatanegaraan yang lebih responsif terhadap dinamika di tingkat lokal.