Zoom
Oleh Mandra Pradipta pada hari Jumat, 23 Okt 2015 - 17:50:52 WIB
Bagikan Berita ini :

Setahun Memimpin, Jokowi Banyak Intervensi Hukum dan Partai Politik

99143994_02151106012015_jokowi_sedih.jpg
Jokowi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan bahwa budaya malu dan mundur belum perlu dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK saat ini. Yang penting saat ini kata dia, pemerintah perlu banyak melakukan introspeksi dan evaluasi.

Misalnya, ujar Agus, di bidang penegakan hukum, pemerintahan Jokowi-JK masih terlihat tebang pilih, dan nuansa intervensi terhadap partai politik pun atmosfirnya masih terasa kuat.

"Hal begini tidak seharusnya terjadi karena pemerintah seharusnya menghormati kedaulatan dan otonomi partai-partai politik serta tidak menciderai nilai-nilai demokrasi," kata Agus di gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Jumat (23/10/2015).

Oleh karenanya, politikus Demokrat ini menilai iklim yang terbentuk sekarang membuat masyarakat mudah mengetahui atas terjadinya intervensi kekuasaan baik langsung maupun tidak langsung.

"Demikian publik melihat ada sejumlah pekerjaan rumah yang kelak harus dituntaskan," tandasnya. (iy)

tag: #kepemimpinan jokowi  #setahun jokowi  #jokowi  #intervensi hukum  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
HUT RI 79 - SOKSI
advertisement
HUT RI 79 - ADIES KADIR
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Mengapa Jual Beli Jabatan Merupakan Modus Korupsi yang Populer?

Oleh Wiranto
pada hari Kamis, 06 Jan 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Walikota Bekasi Rahmat Effendi, pada Rabu (5/1/2022). KPK mengamankan 12 orang termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat ...
Zoom

Anies dan Ridwan Kamil Akan Digugat Apindo, Ini Alasannya

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini sedang berhadap-hadapan dengan pengusaha. Anies vs pengusaha ini terkait dengan keputusan Anies yang mengubah kenaikan UMP dari ...