JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bukan sekadar mengganti harga tetapi ada sejumlah aspek yang harus dipikir serius. Karena dampaknya sangat luas menyangkut soal kebutuhan pokok hingga industri. Apalagi kalau kenaikannya melonjak dari Rp6500 jadi Rp9500 atau naik Rp3000 per liter untuk premium.
Bukan tidak mungkin berpotensi menimbulkan pergolakan dikalangan pekerja industri. "Ini memang bukan sekadar anggaran yang digunakan subsidi, akan dialihkan kepada rakyat yang tidak mampu. Tapi ada sektor industri, produksi dan lain yang juga terganggu ," kata Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika, kepada Teropongsenayan, Minggu (16/11).
Dampak dari sektor produksi dan industri sangat luas turunannya. Karena terkait kepada tenaga kerja. Kalau industri tidak bisa mengatasi maka mereka akan gulung tikar dan pekerjanya jadi pengangguran. "Kalau sudah seperti itu pasti akan ada pergolakan."
Sejauh ini, kata Kardaya, pemerintah tidak hanya kurang dalam mengantisipasi rencana kenaikan harga BBM. Bahkan bisa dibilang minus dan tanpa antisipasi matang. "Jadi mohon maaf, tidak hanya nol tapi minus," ujarnya. "Koordinasi antar menteri juga hampir tak ada sehingga berbeda-beda memahaminya."
Diakuinya, kenaikan harga BBM ini merupakan domain pemerintah. Tetapi DPR sebagai wakil rakyat masih berhak untuk mengingatkan agar dampak negatifnya bisa diminimalisir,(ss)