JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meminta para elit menampilkan perilaku politik yang lebih santun pada 2015 berdasarkan nilai-nilai demokrasi Pancasila. "Jadi mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad kepada Teropong Senayan di Jakarta, Rabu (31/12/2014).
Situasi yang kondusif saat ini, kata Farouk, sudah tercipta berkat keteladanan elit politik, pemerintahan dan partai politik. "Inilah kunci yang menjamin terwujudnya kehidupan bangsa dan negara yang lebih baik di tahun-tahun mendatang, yang hendaknya diwujudkan pada 2015," tambah senator asal NTB. Oleh karena itu, Farouk mengajak seluruh komponen bangsa bersatu pada. "Contohnya tidak mempertontonkan konfrontatif konflik atau perbedaan yang meradang antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP)," terang mantan gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).
Dia menegaskan praktek perpolitikan penting. Namun jauh lebih penting mendahulukan kepentingan bangsa. "Polarisasi dan kompetisi dalam politik nasional memang alamiah, namun seluruhnya harus dilandasi nilai-nilai kebangsaan, yang berisi komitmen demi kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengaku prihatinan atas kondisi politik sepanjang 2014, "Mereka merasa, sikap yang menonjol pada 2014 adalah sikap yang lebih mementingkan diri dan kelompoknya sendiri," ujar permaisuri Sultan Hamengkubuwono X.
Senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini menilai koalisi politik cenderung lebih bersifat kerja politik guna menyalahkan pihak lain seraya membenarkan pihaknya sendiri. "Koalisi yang berusaha memperebutkan kekuasaan dan melupakan kepentingan rakyat. Sedangkan rakyat menginginkan agar 2015 kondisi bangsa dan negara menjadi lebih baik," tutur dia lagi.
Menurut GKR, DPD berupaya membangun kerjasama dengan berbagai pihak di daerah guna menciptakan kondisi yang harmonis dalam perpolitikan lokal dan nasional. Serta mengikhtiarkan langkah-langkah guna meningkatkan keharmonisan hubungan antar instansi di bidang politik, keamanan, termasuk antara Pemerintah dan parlemen," pungkasnya. (ec)
