JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-The granting of pretrial petition filed by Com. Gen. Budi Gunawan was not an attempt to wreck the antrigraft agency (KPK). According to the chairman of the House from Hanura Party, Rufinus Hotmaulana Hutauruk, seemed it's due time for KPK to improve its overall performance.
Rofinus viewed the decision made by judge Sarpin Rizaldi was correct since KPK had often run against law in naming graft suspects. The court ruling should bring the antigraft agency more mindfulness.
"The court decision isn't intended to imperil KPK. In fact, it's time for the agency to refine its achievement and strengthen the managerial competency of its commissioners," said Rufinus in Nusantara II at the Parliament building in Jakarta, Monday (16/2/2015).
Moving forward, he encouraged KPK to stand strong in upholding law rather than focusing concerns upon its top leaders, who might not be always right in making any decision. "It is law that should be put forward, not other like BW, for example."(ris)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Dikabulkannya praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) bukan untuk membumi hanguskan KPK. Menurut Ketua Fraksi Hanura DPR, Rufinus Hotmaulana Hutauruk ini saat yang tepat memperbaiki kinerja KPK itu sendiri.
Rofinus menilai keputusan hakim Sarpin Rizaldi sudah tepat. Lantaran selama ini KPK dia sebut terlalu sering menabrak rambu-rambu hukum dalam penetapan tersangka. Putusan ini seharusnya bisa mengingatkan lembaga anti rasuah itu untuk mawas diri.
"Jadi sebenarnya putusan in bukan ingin membumi hanguskan KPK, justru ini adalah moment untuk memperbaiki kinerja dan managerial komisioner-komisioner KPK," kata Rufinus di gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin (16/2/2015).
Selain itu juga Rufinus mengharapkan ke depan KPK lebih mengedepankan hukum sebagai panglima dibanding para komisionernya yang belum tentu benar dalam mengambil keputusan. "Hukum itu harus di depan, bukan si BW di depan," pungkasnya.(ris)
