JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan beda sikap Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal wacana pembentukan Densus Tipikor.

Menurut dia, sikap tersebut menunjukan ada perilaku yang tidak sehat antar dua pimpinan tertinggi negara ini.

"Kalau orang di DPR ini boleh beda pendapat. Tapi kalau di eksekutif ga boleh beda pendapat. Tolonglah itu diperhatikan. Apalagi ini tema-tema yang sudah sering kita bahas," kata Fahri di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Lebih jauh, Fahri meminta pemerintahan Jokowi-JK bisa solid dalam menanggapi isu tentang usulan pembentukan suatu badan negara, seperti Densus Tipikor. Jangan sampai, tegasnya, sistem negara ini sudah seperti tidak ada prosedur.

"Saya gak ngerti tetapi kayaknya presiden dan wapres kayak punya kantor masing-masing. Dan ngomong masing-masing," tukasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganggap Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri tak perlu dibentuk. Ia percaya tindak pidana korupsi dapat ditangani dengan baik oleh KPK, kepolisian, dan kejaksaan, tanpa harus membentuk satuan baru.

JK mengakui bahwa saat ini ada kecenderungan pejabat takut mengambil kebijakan karena enggan terjerat kasus korupsi menyusul maraknya penangkapan pejabat publik oleh penegak hukum, khususnya KPK.

Sikap JK ini sedikit bertolak belakang dengan Presiden Joko Widodo. Lewat juru bicara Johan Budi, Jokowi tak mempersoalkan rencana Polri membentuk Densus Tipikor selama bermanfaat dalam memperkuat pemberantasan korupsi.

"Kewenangan ada di Polri (untuk) membentuk detasemen itu. Dan inikan bukan hanya Polri. Tadi saya sebutkan Kejaksaan juga punya sebenarnya tim itu," kata Johan Budi, di Kantor Staf Kepresidenan, di Bina Graha, Jakarta, Selasa (17/10).

"Concern presiden itu yang tadi itu, bahwa upaya pemberantasan korupsi itu harus cepat," imbuhnya.(yn)