JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Komisi III DPR menyesalkan pernyataan Wapres Jusuf Kalla (JK) yang menyebut Densus Tipikor tak diperlukan. Seharusnya, JK berbicara berdasarkan data.

"Kita harapkan sebagai Wakil Presiden beliau itu bicara berdasarkan data. Beliau kan punya tim, beliau kan punya penasihat, punya staf ahli. Alangkah baiknya kalau beliau menindaklanjuti itu dengan data-data," kataanggota Komisi III DPR Nasir Djamil saat dihubungi, Minggu (22/10/2017).

Politisi PKS ini menambahkan, semakin banyak lembaga yang mengawasi terkait masalah korupsi, justru akan semakin baik.

"Tinggal orang yang mengawasi ini juga harus diawasi, jadi orang yang punya diskresi itu harus diawasi. Makanya sekarang kita ingin meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga pengawasan kepada kepolisian, kejaksaan, dan KPK," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pembentukan Densus Tipikor masih belum diperlukan, sebab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih sanggup menangani kasus-kasus korupsi.

"Iya itu difokuskan dulu lah si KPK itu, dan KPK dibantu, dan sambil bekerja secara baik. Polisi juga, banyak juga masalah korupsi kan ditangani polisi," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).

"Jadi cukup biar KPK dulu, toh sebenarnya Polisi, Kejaksaan, juga masih bisa menjalankan juga, dan itu bisa. Tidak berarti perlu ada tim baru untuk melakukan itu, tim yang ada sekarang juga bisa," sambung JK.

Jika penanganan kasus korupsi ditangani langsung oleh pihak kepolisian, menurut JK hal tersebut dikhawatirkan akan membuat para pejabat ketakutan dalam mengambil langkah ataupun keputusan besar.(yn)