JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadizily menolak wacana isi teks khotbah Jumat diatur oleh pemerintah. Ia juga menyebutkan di era orde baru saja tidak ada pengaturan teks khotbah Jumat.

"Pengaturan teks khotbah Jumat di masjid-masjid tidak perlu dilakukan penyeragaman. Saat orde baru saja, tidak ada itu pengaturan teks khotbah Jumat," ujarnya melalui pesan singkat pada Kamis (23/1/2020) malam.

Ace juga menjelaskan, hal tersebut bisa membuat masyarakat berpikir kalau pemerintah terlalu ikut campur dalam urusan keagamaan masyarakat.

"Kalau wacana pengaturan teks khutbah itu dilakukan, masyarakat nanti berpikir bahwa Pemerintah terlalu ikut campur terhadap urusan keagamaan masyarakat," jelas Ace.

Ace juga menyampaikan, hal tersebut terlalu berlebihan kalau kemampuan masyarakat dalam memilih khotbah Jumat tidak perlu diragukan.

"Saya rasa tidak perlulah pemerintah membuat konsep khotbah yang harus dibacakan oleh seluruh khatib salat Jumat. Jangan meragukan kemampuan masyarakat untuk menunjuk para khatib yang biasa memberikan khotbah di masjid-masjid," ucapnya.

Politikus Golkar itu juga menyinggung alasan pemerintah yang disebut telah mendapatkan studi banding dari Uni Emirat Arab, hal tersebut tidak bisa disamakan dengan negara lain karena sistem pemerintahan di Indonesia berbeda dengan Uni Emirat Arab.

"Jika rujukannya adalah Uni Emirat Arab atau di Abu Dhabi, sebagaimana pengalaman kunjungan Pak Menteri Agama, praktik keagamaan di sana berbeda dengan di Indonesia yang lebih plural dan majemuk dengan sistem politik dan pemerintahannya yang berbeda," tutur Ace.

Awalnya, Kementerian Agama (Kemenag) sempat mewacanakan mengatur teks khotbah Jumat di setiap masjid. Para khatib nantinya harus menyesuaikan dengan teks yang disiapkan pemerintah. (Bng)