JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Anggota Komisi Kesehatan (Komisi IX) DPR RI, Netty Prasetiyani, menyayangkan fakta penemuan rapid test merek Biozek yang dinilai bermasalah. Apalagi, alat tes cepat yang didatangkan oleh PT Kimia Farma dari Belanda itu telah didistribusikan di Indonesia. Hasil investigasiOrganized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dan Majalah Tempo mengungkap bahwa alat tes itu dikemas ulang di Belanda setelah diproduksi oleh Cina.
Netty mengatakan pemerintah semestinya teliti dan waspada sejak awal membeli alat tes itu dari negeri kincir angin. Sebagai negara yang telah mendapatkan petunjuk dari organisasi kesehatan dunia (WHO), pemerintah tentunya mengetahui kualitas akurasi alat tes Covid-19 yang dibelinya dari negara lain. Jika terbukti buruk, pemerintah bisa mengambil langkah yang dilakukan Inggris terhadap Cina.
"Pemerintah Inggris saja bisa tegas mengembalikan alat tes yang tidak valid dan akurat dari Cina dan meminta pengembalian dana, masa Indonesia tidak bisa?" Kata Netty saat dihubungi Senin (11/5).
"Akibatnya, anggaran penanganan kesehatan hanya 75 T dari 405,1 T tidak bisa termaksimalkan dengan baik. Sudah anggaran kecil, banyak pengurangan hal lain dan ditambah potensi fraud (penipuan) semacam ini pula," tambahya.
TEROPONG JUGA:
>Mafia Alkes Terungkap, Rapid Test Merek Biozek Ternyata Buatan Cina dengan Kualitas Buruk
>Kementerian BUMN Tindaklanjuti Laporan soal Rapid Test Biozek
Soal potensi adanya pemburu rente dalam situasi sulit seperti saat pandemi sekarang, Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini tak meragukan. Terlebih, kebutuhan alat tes Covid-19 dan alat kesehatan lain sangat tinggi.
Pada saat kondisi yang sama, pemerintah juga telah memfasilitasi kemudahan importasi alat-alat kesehatan dari luar negeri, seperti meniadakan pajak bea masuk barang ke dalam negeri. Alasannya, demi mempercepat pencegahan penyebaran wabah Covid-19. "Hal ini pasti dimanfaatkan oleh banyak pihak dan kalangan," ujar Netty.
Lebih jauh legislator dari dapil Jawa Barat VIII ini mendorong pemerintah melakukan investigasi lebih lanjut atas temuan masalah rapid test Biozek tersebut. Ia berharap pihak kepolisian, BPK, dan KPK dapat mendalami proses dan dampak kerugian yang ditimbulkan dari kebijakan impor yang dinilai bermasalah ini.
"Jika terbukti korupsi dan ada kerugian negara, saya harap hukum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Apalagi korupsi di masa bencana kali ini, hukuman harus dilipatgandakan," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan Kementerian BUMN akan menindaklanjuti laporan soal rapid test Biozek tersebut. Iamenegaskan pihaknya tidak akan ragu menindak para pelanggar yang memanfaatkan kondisi pandemi untuk mengeruk keuntungan.
"Pak Erick sudah menugaskan Deputi Hukum untuk menindaklanjuti, mana tahu ada temuan," kata Arya saat dikonfirmasi, kemarin (10/5).
