Oleh Alfin Pulungan pada hari Kamis, 17 Sep 2020 - 08:09:06 WIB
Bagikan Berita ini :

Anggota DPR Sepakat Sidang Perkara Pidana Online Dipermanenkan dalam RKUHAP

tscom_news_photo_1600304936.jpeg
Persidangan online (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi Hukum (Komisi III) DPR Wihadi Wiyanto mengatakan rencana Mahkamah Agung (MA) yang ingin mempermanenkan sidang perkara pidana yang di gelar secara online/virtual selama pandemi Covid-19 tidaklah bermasalah.

Persidangan online di tengah pandemi Covid-19 berawal dari diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya tertanggal 23 Maret 2020, bahwa persidangan perkara pidana tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan Covid-19.

Atau persidangan perkara pidana, pidana militer, jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda sampai berakhirnya masa pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya.

MA, Kejaksaan, Kepolisian, dan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Sidang Perkara Pidana melalui Konferensi Video dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020.

Wihadi Wiyanto


Wihadi menuturkan, mempermanenkan sidang pidana online harus di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). UU tersebut pun sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2020-2024.

"Nanti dibahas, drafnya belum ada. Ini menjadi satu hal pemikiran kita untuk dimasukan ke dalam KUHAP bahwa aturan sidang virtual mesti di atur secara keseluruhan mekanismenya seperti apa," kata Wihadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9)

Politikus Gerindra ini menilai kualitas sidang online sama dengan sidang tata muka. Ia juga mengungkapkan sidang online harus digelar selama pandemi karena mempertimbangkan masa tahanan bagi para narapidana.

"Menurut KUHAP juga bahwa masa tahanan itu ada waktunya. Kalau semuanya dalam situasi Covid-19 tidak bisa sidang secara fisik, maka banyak orang-orang ini yang bebas demi hukum karena masa tahanannya sudah lewat. Inilah kenapa terobosan itu dilakukan," katanya.

tag: #persidangan-online  #mahkamah-agung  #komisi-iii  #wihadi-wiyanto  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

TB Hasanuddin Mengecam Bentrokan Brimob dan Marinir di Sorong Papua

Oleh Sahlan Ake
pada hari Minggu, 14 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (p) TB Hasanuddin mengecam insiden bentrokan antara prajurit TNI dengan anggota polisi Brigade Mobil (Brimob) di Kota Sorong, Papua ...
Berita

TB Hasanuddin: Perubahan KKB Jadi OPM Lebih Realistis, Tapi Seluruh Lembaga Negara Harus Sepakat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (p) TB Hasanuddin mengungkapkan  penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) memiliki ...