Oleh Bachtiar pada hari Rabu, 18 Agu 2021 - 10:36:53 WIB
Bagikan Berita ini :

FPD Minta Kemenlu RI Matangkan Rencana Evakuasi WNI di Afghanistan

tscom_news_photo_1629257813.jpeg
Anton S Suratto Politikus Demokrat (Sumber foto : Istimewa)


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Negara akreditasi harus benar-benar melakukan pendataan terhadap jumlah dan keberadaan serta kondisi warga melalui KBRI di Kabul, Afghanistan, terutama untuk WNI yang sudah berbaur menjadi pasangan lokal setempat.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Demokrat Anton Sukartono Suratto saat merespon situasi dan kondisi di Afghanistan dimana Taliban akhirnya memasuki istana Kepresidenan setelah memasuki wilayah ibu kota Kabul.

Sejumlah negara pun melakukan evakuasi terhadap warganya seperti yang dilakukan AS dan Jerman, Italia, Korea Selatan, hingga Selandia Baru beberapa waktu lalu. Indonesia sendiri tengah

"Jangan sampai ada WNI yang luput di data. Keselamatan WNI adalah hal terpenting saat ini," tegas Anton, Rabu (18/8/2021).

Anton meminta, agar pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dapat segera mematangkan rencana untuk mengevakuasi WNI serta para pejabat dan staf KBRI di Afghanistan.

"Jika diperlukan segera bangun posko evakuasi bagi WNI apabila eskalasi keamanan di Afganistan meningkat, apalagi saat ini kondisi bandara Internasional di Afganistan sementara ini ditutup tidak melayani penerbangan atau no fly zone," papar Anton.

Anton menerangkan, dengan perubahan situasi sangat cepat dan cair, Kementerian Luar Negeri RI sedang mempersiapkan persiapan evakuasi WNI di Afghanistan.

"Oleh karena itu Komisi 1 DPR RI akan melakukan pengawasan dan memonitor serta melakukan koordinasi intensif dengan Kemenlu," papar Anton.

Anton mengatakan, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki kewajiban melindungi WNI. Hal itu harus dilakukan sekalipun, di mata masyarakat Afghanistan Indonesia dianggap baik.

"Bahkan Afghanistan mempelajari konsep kerukunan di Indonesia," tegas Anton.

Anton memandang, Indonesia dapat menggunakan diplomasi soft power dari hati ke hati melalui agama serta kebudayaan untuk ikut menyelesaikan konflik di Afghanistan saat ini.

Hal ini, lanjut Anton, lantaran Indonesia memiliki kesamaan sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Afghanistan sendiri juga merupakan negara dengan mayoritas muslim.

"Perkembangan politik luar negeri dipengaruhi oleh pertimbangan domestik, kebijakan, perilaku negara lain, atau rencana untuk memajukan desain geopolitik tertentu. Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional," papar Anton.

Anton menambahkan, Indonesia tidak memihak atau ikut serta pada kekuatan yang ingin berseteru dan tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa. Namun, Indonesia tidak tinggal diam saja, tapi aktif dalam hubungan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia.

Anton pun menerangkan, tidak sedikit upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik demi menciptakan perdamaian.

"Salah satu upaya perdamaian yang dilakukan Pemerintah Indonesia ialah meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan sehingga Indonesia dinilai istimewa, salah satunya karena berhasil menggelar konferensi perempuan dunia," tandas Anton.

tag: #afghanistan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...