JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)-Meski PKB masuk dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), namun F-PKB diminta tetap kritis kepada pemerintah terkait kebijakan yang tidak pro rakyat.
"Maka bukan hanya dibolehkan, justru disarankan kepada fraksi (PKB) untuk tetap kritis," kata Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar kepada TeropongSenayan usai membuka acara diskusi "Urgensi Perubahan UU MD3" di lantai 18 DPRRI, Jakarta, Selasa (18-11-2014).

Namun begitu Cak Imin-biasa disapa, tak membantah PKB sebagai bagian integral dari kekuatan politik pendukung pemerintah. Karena itulah PKB juga harus aktif mendukung langkah percepatan kinerja oleh pemerintah. "Sehingga fungsi PKB adalah tetap mendorong keberhasilan pemerintah," tambah mantan Menakertrans

Karena itu, Cak Imin membuka ruang bagi anggota parlemen PKB untuk mengkritik jika ada kebijakan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas.

Hal-hal lain yang penting juga untuk dicatat, kata Cak Imin, mengenai alokasi anggaran pemerintah. Di sini Fraksi PKB harus mengawasi pendistribusian anggaran agar tepat sasaran hingga masyarakat dilevel paling bawah. "Harus dikawal supaya memiliki kegunaan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Jangan biarkan salah arah dan terjadi kemubaziran subsidi dan anggaran," imbuhnya.

Selain itu Cak Imin mengingatkan kepada pemerintah supaya menunjukkan totalitasnya kepada rakyat Indonesia. "Kalau mau berpihak kepada nelayan jangan setengah-setengah, harus all out. Harus jelas batasannya, kapal-kapal nelayan ukuran berapa yang dapat bantuan," tuturnya sambil mempertanyakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiatuti. (ec)