JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengharapkan, ada keseimbangan kursi antaraoposisi dengan pemerintah di parlemen, baik itu pimpinanmaupun alat kelengkapan dewan lainnya.

Dengan begitu, lanjut dia, fungsi check and balance bisa terwujud dalam proses demokrasi yang lebih baik.

"Perlu ada komitmen nasional dari para petinggi partai untuk perjuangan berbangsa dan bernegara yang lebih baik lebih demokratis, lebih aspiratif dengan memikirkan rumusan agar fungsi check and balance tetap berjalan dengan baik," kata Sodik kepada TeropongSenayan di Jakarta, Jumat (7/6/2019).

"Sehingga pemerintahan benar-benar membangun untuk kepentingan rakyat," tambahnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini pun menilai, sangat wajar orde baru jilid II bisa terjadibila TKN Jokowi-Maruf Amin menguasai 80 persen di parlemen, tanpa memikirkan komposisi pimpinan di DPR RI.

"Memang perlu dipertimbangkan jika pemerintah dan parlemen dikuasai 80% oleh pemerintah maka check n balance tidak berjalan," ujarnya.

Sebelumnya, pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio kwahtir jika koalisi Jokowi-Maruf Amin menguasai 80 persen di Parlemen. Maka Orde Baru jilid II akan terulang kembali.

Kekhawatiran ini bisa terlihat dengan isu bahwa PAN dan Demokrat akan merapat ke koalisi Tim Kampanye Nasional (TKN) dengan bertambahnya dua partai ini maka otomatis DPR akan dikuasai koalisi Jokowi-Maruf Amin.(plt)