JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Persatuan Alumni Gerakan Nasional Indonesia (PA GMNI) merasa pengakuan negara atas kekeliruan tuduhan terhadap Soekarno soal pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) belumlah tuntas. Bahkan hal itu sampai berimbas kepada Jokowi yang dicap sebagai "PKI" oleh sejumlah pengadu domba bangsa.
Hal ini disampaikan oleh, Ketua Umum PA GMNI Ahmad Basarah, Bung Karno dituduh anti-Islam karena pernah membubarkan Masyumi pada 1961. Padahal, dalam keppres pembubaran Masyumi tahun 1961 itu, sama sekali tak ada konsideran agama. Tapi lebih karena keterlibatan dalam pemberontakan PRRI. Hal sama juga diberikan terhadap PSI.
Lalu pada TAP MPRS nomor 33 tahun 1967, eksplisit dituduhkan bahwa Presiden Soekarno mendukung pembrontakan PKI, walau tuduhannya tak pernah dibuktikan secara hukum.
Sebenarnya, ada salah satu konsideran pada TAP itu yang memerintahkan pemerintahan Orde Baru (Orba) memproses dan menyelidiki kebenaran tuduhan itu. Namun hingga wafatnya Bung Karno pada 1970, hal itu belum pernah dilakukan.
"Akibatnya, Bung Karno harus meninggal dunia dengan membawa beban berat bagi dirinya, keluarga, dan pengikutnya, karena dituduh mengkhianati negara yang dia dirikan, dan berkhianat pada kepemimpinan negara yang dia pimpin sendiri," kata Basarah di kantor DPP PA GMNI di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2019) malam.
Dilanjutkan Basarah, melalui Keppres 83/2012 tentang pengangkatan Bung Karno sebagai pahlawan nasional, barulah tuduhan itu diralat. Sebab salah satu syarat pemberian gelar itu adalah tokohnya tak pernah berkhianat kepada negara. Artinya, dengan pemberian gelar pahlawan nasional, maka tuduhan Bung Karno berkhianat kepada bangsa dan negara menjadi gugur demi hukum.
Semua hal itu tak membuat para pengikut Bung Karno mendendam atau memberontak. Waktu Orba jatuh, Megawati Soekarnoputri lah yang meminta agar Orba tak dihujat berlebihan agar rekonsiliasi nasional terjaga. Prinsip itu terjadi juga ketika Ruslan Abdulgani mendatangi Soekarno untuk meminta agar sang proklamator RI melawan.
"Namun kata Bung Karno ke Cak Ruslan, biarlah penderitaan ini aku tanggung sendiri agar bangsa dan negaraku tak terpecah belah," kata Basarah.
Semangat persatuan itu yang sebenarnya diinginkan Soekarnois. Masalahnya, kini seorang Jokowi, hanya karena menjadi kader PDI Perjuangan, harus menanggung beban dengan label "Komunis" dan "Anti Islam".
Jokowi pernah berbicara kepada Basarah soal mengapa kampanye hitam itu harus dilawan. Riset menyebutkan ada 9 juta rakyat Indonesia percaya provokasi dan fitnah soal PKI dan Komunisme itu.
"Lalu bagaimana mungkin itu terjadi? Pak Jokowi saja lahir tahun 1961. Pemberontakan PKI pada 1965. Apakah ada PKI umur balita? Kami tangkap tuduhan itu terjadi karena Jokowi berasal dari PDIP, dan PDIP dipimpin Megawati sebagai putri pertama Bung Karno," beber Basarah.
"Awal musababnya adalah TAP MPR tahun 1967 yang menuduh Bung Karno mendukung pemberontakan G30S/PKI. Artinya, walau gelar pahlawan nasional ke Bung Karno sudah keluar, sayangnya tak ada penjelasan dari Presiden SBY saat itu," lanjutnya.
"Sayangnya tak ada penjelasan Pak SBY soal alasan keluarnya gelar dan implikasi gelar itu. Kami berharap sebenarnya saat itu Pak SBY menyampaikan permohonan maaf kepada Bung Karno dan keluarganya atas TAP MPR itu," tegas Basarah.
