JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Sebagian kalangan mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet, karena performa beberapa kementerian kabinet kerja Jokowi-JK dianggap kurang maksimal.

Desakan sebagian publik yang menginginkan perombakan kabinet, salah satunya mengarah pada Menkumham Yasonna Laoly. Ia dinilai layak di-reshuffle, karena kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Namun, suara berbeda justru datang dari partai pendukung pemerintahan yang tergabung dalam KIH, yakni PPP kubu Romahurmuziy (Romy). Melalui Juru Bicara PPP Arsul Sani, reshuffle kabinet harus dilihat secara objektif terlebih lagi mengenai Menkumham.

"Menurut PPP, sebelum memutuskan adanya reshufle, Presiden perlu menunjuk sebuah tim yang netral/independen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja menteri," kata anggota Komisi III DPR RI dari FPPP ini.

Oleh karenanya, lanjut Arsul, reshufle tidak didasarkan pada hasil survei yang dibentuk dari persepsi publik. Meskipun persepsi semacam itu tidak seluruhnya salah, namun tidak bisa dipungkiri hanya didasarkan pada penialaian responden berdasarkan info dari media, bukan pemahaman mendalam tentang kinerja-kinerja dari para menteri itu.

"Seperti Menkumham yang banyak dipersepsikan kinerjanya jelek hanya semata karena dikaitkan dengan kekisruhan yang melanda Golkar dan PPP. Seharusnya penilaian terhadap Menkumham didasarkan pada keseluruhan kinerja dalam bidang-bidang yang menjadi tupoksinya," tukas dia.

Menurutnya, soal kekisruhan Golkar dan PPP, Yasonna juga tidak layak dikambinghitamkan.

"Jadi tidak pas kalau yang dijadikan kambing hitam Menkumham. Juga soal isu remisi terhadap napi koruptor, ini juga tidak benar dijadikan ukuran kinerja Menkumham, Meski saya berbeda pandangan dengan Menkumham dalam soal remisi ini, tapi saya melihat tidaklah pas untuk memasukkan soal isu itu sebagai bagian dari penilaian kinerja," tandas dia.

Alasannya kata dia, basis argumentasi Menkumham dalam soal remisi juga didasarkan pada hukum dan disiplin kriminologi.

"Saya hargai itu meski saya tidak sependapat, Saya tidak melihatnya dari sisi kubu Romi, cuma tidak fair kalau sebuah kekisruhan itu dilimpahkan kesalahannya kepada Menkumham dan jadi bahan pengusulan reshufle," ketus dia.

"Padahal kisruh itu porsinya lebih pada masing-masing kelompok di parpol tersebut. Seandainya Menkumham tidak keluarkan SK pun partai itu tetap akan kisruh." (iy)