JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Wakil Komisi XI DPR RI Hafisz Tohir menyampaikan, perlu perhatian bersama dalam pembangunan daerah terpencil agar proses transformasi struktural nasional tetapberjalan dengan tanpa melupakan keseimbangan kualitas lingkungan hidup di wilayah pedalaman.
Hal itu disampaika Hafisz saat menjadi pembicara pada acara Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (20/8/2019).
"Hal ini menjadi tugas besar pemerintah untuk memperkecil disparitas daerah satu dengan lainnya. Pemerintah punya tugas besar untuk membangun wilayah timur supaya ketimpangan semakin menyempit," tegasnya.
Hingga saat ini, lanjut Hafisz, selain ketimpangan antar individu, pembangunan Indonesia masih dihadapkan pada ketimpangan antarwilayah, baik antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), antara daerah tertinggal dan daerah maju.
Sementara, kontribusi ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 80,5% berasal dari KBI khususnya Pulau Jawa dan Sumatera, sedangkan Kawasan Timur Indonesia hingga saat ini masih belum berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Oleh sebab itu, pemerintah harus dapatmenjembatani ketimpangan ekonomi dan sosial serta mampu mengurangi kemiskinan. Tak hanya itu, percepatan pembangunan di wilayah-wilayah terdepan, terluar dan tertinggal harus disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya," ucapnya.
Masih menurut politikus PAN ini, peran pendanaan non APBN di Jawa-Bali harus didorong menjadi tulang punggung, sedangkan APBN lebih diarahkan bagi pembangunan proyek-proyek strategis di luar Jawa-Bali.
Selanjutnya, yang harus diperhatikan adalah keseimbangan jangkauan pelayanan dasar antara Wilayah di Kalimantan serta kepadatan penduduk dan potensi rawan bencana menjadikan mitigasi bencana dalam rencana pembangunan Kalimantan agar menjadi suatu keniscayaan.
"Pemerintah harus meningkatkan perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah serta pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, sanitasi, menjadi layanan dasar yang sifatnya krusial bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," tegasnya.
Oleh karena itu, Hafisz berharap pemerintah tetap berupaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah yang berkelanjutan di seluruh wilayah di Indonesia serta percepatan pembangunan di wilayah-wilayah terdepan, terluar dan tertinggal yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.
"Dalam kesempatan ini kami mengharapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan dapat terukur kinerjanya dan menjamin keberhasilan pencapaiannya sehingga dapat memberikan kesejahteraan seluruh masyarakat agar keadilan sosial dapat tercipta bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya. (ahm)
