JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Departemen Politik DPP PKS, Pipin Sopian menyarankan Presiden Republik Indonesia dan jajaran menterinya menggunakan Mobil Esemka sebagai mobil dinas.
"Rencana pembelian mobil mewah untuk presiden dan para menterinya sebesar Rp147 miliar adalah pemborosan. Saya menolak rencana pembelian mobil mewah para pejabat negara yang memboroskan APBN, merugikan rakyat," kata Pipin di Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Menurut Pipin seharusnya pemerintah dapat lebih berempati dengan kondisi masyarakat saat ini. Dana yang dialokasikan untuk membeli mobil dinas presiden dan menteri dapat dialokasikan kepada hal lain.
Masih menurut Pipin, masih banyak korban bencana alam yang rumahnya belum kembali dibangun, banyak fasilitas umum yang rusak seperti jalan, jembatan dan sekolah.
"Lebih baik dana beli mobil mewah menteri dialokasikan untuk itu. Kalaupun terpaksa harus beli moil baru, jangan mobil mewah karena mahal dan membebani APBN," tuturnya.
Pipin mengatakan, pembelian mobil dinas untuk presiden dan jajaran Menteri juga dapat menjadi ajang untuk mengembangkan mobil nasional, dengan mangganti mobil mewah yang biasa digunakan menjadi mobil nasional.
"Pemerintah kita harus belajar dari kepala negara atau kepala pemerintahan negara lain yang bangga menggunakan mobil buatan negaranya sendiri seperti PM Malaysia, Presiden Korea Selatan, Presiden Tiongkok, PM Jepang. Belilah mobil produk dalam negeri seperti mobil Esemka," terangnya.
"Tujuannya untuk mengembangkan mobil nasional dan memenuhi janji kampanye Pilpres 2014. Sebagai tanda presiden konsisten dengan targetnya menguatkan pendidikan vokasi dan membuktikan keberpihakannya pada hasil pendidikan vokasi," lanjutnya.
Jika mobil Esemka belum siap, Pipin menyarankan untuk menggunakan mobil lain yang memiliki harga yang lebih murah, yang sudah teruji bandel, murah, dan hemat BBM sehingga akan menghemat anggaran. Sisa dananya, lanjut Pipin dapat digunakan untuk modal pengembangan mobil nasional.
"Menggunakan mobil sejuta umat tidak akan menurunkan marwah Pemerintahan. Jangan sampai rakyat berpandangan Pemilu lalu bukan mensejahterakan rakyat tapi malah memanjakan para pejabat negara dengan berbagai fasilitas dari anggaran rakyat," imbuhnya.(plt)
