Berita
Oleh Fitriani pada hari Rabu, 28 Agu 2019 - 23:18:30 WIB
Bagikan Berita ini :

Tak Kunjung Reda, Pemerintah Diminta Transparan Soal Polemik Papua

tscom_news_photo_1567009159.jpg
Unjuk rasa aliansi mahasiswa Papua, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pemerintah diminta hati-hati dalam merespon persoalan Papua. Khususnya terkaitkericuhan dan rentetan aksi unjuk rasa rakyat dan mahasiswaPapua yang menuntut referendum hingga berlangsung selama dua pekan terakhir.

Anggota Komisi IDPR RI, Sukamta mengindikasikan persoalan Papua telah sampai pada level yang sangat serius. Salah satu indikasinya adalah, hingga hari ini pemerintah masih memblokirjaringan internet di Tanah Papua.

Selain itu, Sukamta juga menganggap sikapmahasiswa Papua di Surabaya yang menolak kunjungan rombongan Gubernur Papua Lukas Enembedi Asrama Papua,Rabu 28 Agutus 2019 kemarin, sebagai sikap yang tidak main-main.

"Saya kira persoalannya sangat serius, hanya saja kita masih cukup gelap atas apa yang terjadi sesungguhnya, mengapa ini sampai berlarut-larut. Saya berharap Pemerintah lebih transparan tentang persoalan Papua, karena setelah berjalan 2 pekan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan," ujar Sukamta melalui keterangan tertulisnya, pada Rabu (28/8/2019).

Sekretaris Fraksi PKS ini juga mendesak Pemerintah untuk menghentikan sejenak isu Pemindahan Ibukota dan fokus menyelesaikan terlebih dahulu persoalan Papua.

"Pemindahan Ibukota itu penting, tapi persoalan Papua jauh lebih penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai perhatian kita teralihkan oleh hal-hal yang tidak begitu mendesak," paparnya.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini pun menegaskan, pemerintah perlu segera membuat langkah yang lebih substantif dan cermat untuk menyelesaikan Papua. Dari laporan beberapa riset di Papua, persepsi sebagian besar responden warga Papua merasa mendapat perlakuan tidak adil dan juga merasa dipinggirkan akibat hadirnya pendatang.

"Padahal Pak Presiden sudah 13 kali mengunjungi Papua dan pemerintah mengklaim membangun banyak infrastruktur di Papua. Oleh sebab itu, perlu segera dirumuskan oleh pemerintah baik agenda jangka pendek untuk mengembalikan suasana yang kondusif dan agenda jangka panjang untuk mengatasi persoalan mendasar yang dirasakan warga Papua," pungkasnya. (Alf)

tag: #papua  #komisi-i  #dpr  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement