JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma"ruf Amin lima tahun kedepan akan memfokuskan programnya pada pembangunan sumber daya manusia sembari tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan di periode pertamanya. Selain itu sejumlah gagasan seperti penyederhanaan birokrasi serta regulasi juga akan dilakukan.

Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI Ledia Hanifah Amaliah mengatakan diperlukan kabinet yang mampu bekerja keras serta memiliki inovasi untuk mewujudkan nawacita jilid ke-II yang disampaikan Jokowi dalam pidato pertama setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua MPR RI.

"Kalau kita menginginkan Indonesia maju, apa yang disampaikan presiden dalam pidatonya harus menjadi pijakan untuk siapapun yang nantinya membantu beliau mejalankan programnya, terutama dalam mengedepankan pelayanan kepada publik," kata politisi Fraksi PKS ini di Jakarta, Senin (21/10/2019).

Saat ditanya terkait isi pidato presiden yang menyatakan akan membuat dua undang-undang (UU) yang merupakan hasil penyederhanaan dari banyak UU yaitu UU tentang Cipta Lapangan Kerja dan UU tentang Pemberdayaan UMKM, Ledia menyambut baik hal tersebut dan akan mendorong pihaknya dalam pembahasan UU tersebut.

"Kita akan mendorong, sebenarnya di periode sebelumnya ada dua UU yang hampir selesai yaitu UU Perekonomian dan UU Kewirausahaan. Jika Presiden mau menyelesaikan UU Pemberdayaan UMKM, menurut saya dua draf UU yang tidak selesai itu saja yang disisir lalu dimasukan dalam prolegnas," ungkapnya.

Sementara, terkait UU Cipta Lapangan Kerja, Ledia menilai pemerintah perlu memperbaiki metode dalam meingkatkan sumber daya manusia (SDM) nya terlebih dahulu.

"Pengembangan SDM ini harus sejalan dengan UU Cipta Lapangan Kerja, sistem pendidikan harus sejalan, periode kemarin sempat mengadanggadangkan pengembangan SDM tapi belum direspon baik sama pembantu presiden, ini harus diperhatikan," tutupnya.