JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Mulyadi, gundah. Pasalnya selama ini rakyat tidak pernah menikmati BBM bersubsidi hanya karena pemerintah tidak cermat dalam sistem perhitungan BBM bersubsidi. Pemerintah dianggap hanya menghitung berdasarkan jumlah BBM bersubsidi yang keluar dari depo Pertamina.

"Karena tidak cermat itulah maka negara harus tetap membayar subsidi kepada Pertamina. Padahal harusnya pemerintah menghitung BBM pada saat keluar dari depo BBM bersubsidi. Jika tidak dihitung maka sama saja negara tetap membayar kepada Pertamina," kata Mulyadi di Gedung DPR, Jumat (22/05/2015).

Menurutnya, pola anggarann untuk subsidi itu kerap disalahgunakan sehingga tidak membawa manfaat apapun. Padahal kalau mau tertib seharusnya rakyat sudah bisa menikmati subsidi tersebut.

"Ini membuktikan kalau pengawasan terhadap BBM bersubsidi itu lemah sekali makanya pemerintah tidak bisa membendung kebocoran penyelundupan BBM bersubsidi," ujarnya. (ai)